Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 73

Budi menegaskan pihaknya tidak melarang mudik dan berharap kegiatan tersebut bisa berjalan
              baik dengan mengikuti protokol kesehatan.
              "Pada  prinsipnya  pemerintah  melalui  Kemenhub  tidak  melarang.  Kami  akan  berkoordinasi
              dengan Satgas mekanisme mudik diatur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing
              yang akan bepergian," ujarnya.

              Namun kini keputusan justru sebaliknya. Kalangan pengusaha bus mempertanyakan komunikasi
              dan koordinasi antar-kementerian.

              Ketua  Ikatan  Pengusaha  Otobus  Muda  Indonesia  (IPOMI),  Kurnia  Lesani  Adnan,  menilai
              pemerintah tak mempertimbangkan dampak gonta-ganti kebijakan itu terhadap kondisi psikologi
              pelaku industri dan para pekerja sektor transportasi.

              "Dampak  psikologis  terhadap  insan  transportasi  khususnya  yang  harus  pemerintah
              pertimbangkan," kata Kurnia.

              Dia pun enggan mengomentari dampak kebijakan pelarangan mudik, terhadap kondisi usaha
              transportasi bus.

              "Kita tidak bijak membahas kerugian secara angka, jelas kalau kami tidak beroperasi berarti
              (penghasilan) nol," tandasnya.



















































                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78