Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020

BPJAMSOSTEK HARUS PERBAIKI DATA PESERTA DARI JASA KONSTRUKSI

Jakarta, - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa BPJamsostek
harus memperbaiki data peserta dari jasa kostruksi agar keluarga mereka dapat menerima
manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (Jkm). "Saya menilai, ada
manfaat yang tidak bisa diterima oleh keluarga peserta JKK-Jkm, yaitu bagi keluarga peserta
jasa konstruksi karena ketiadaan data peserta dan keluarganya," kata Timboel pada Jumat
(26/3).

Menurutnya, itu terjadi karena proses pendataan kepesertaan jasa konstruksi di program JKK-
JKM tidak didasarkan pada data nama peserta, alamat, data keluarga, dan data lainnya, yang
memang diterapkan untuk kepesertaan lainnya. "Peserta jasa konstruksi hanya didaftarkan
jumlah pekerjanya saja oleh pengusaha konstruksi, tidak ada data detail," ujarnya.

Menurut Timboel, proses pendataan terhadap peserta jasa konstruksi ini sudah melanggar
Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosal Nasional (SJSN)
yang mengamanatkan proses pendaftaran. Bicara pendaftaran maka harus jelas siapa nama,
alamat, keluarga, dan data lainnya yang didaftarkan ke BPJamsostek.

"Faktanya, data tersebut tidak ada, dan ini artinya anak-anak dari pekerja konstruksi yang
meninggal atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja, tidak akan dapat beasiswa atau
manfaat lainnya yang memang diberikan kepada ahli waris," ujarnya.

Pendaftaran peserta jasa konstruksi ini sudah lama terjadi tanpa ada semangat memperbaikinya
dari BPJamsostek. Perbaikan inipun pernah diminta Kementerian Ketenagakerjaan namun hingga
saat ini, proses pendaftaran tidak berubah, masih seperti yang dahulu.

Proses pendataan peserta jasa konstruksi harus diperbaiki oleh BPJamsostek, sehingga semua
manfaat yang diamanatkan PP 82 Tahun 2019 junto PP No. 44 Tahun 2015 juga bisa dirasakan
oleh ahli waris peserta. "Semoga Direksi BPJamsostek yang baru memperbaiki proses
pendaftaran bagi peserta jasa kontruksi dan segera mendata ulang peserta jasa konstruksi yang
ada dengan data yang lebih detail lagi," ujarnya.

Timboel mengungkapkan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan harusnya memberikan
banyak manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Terkhusus JKK dan Jkm. Presiden Joko
Widodo (Jokowi) telah menaikkan manfaat JKK-Jkm yang diatur dalam PP No. 82 Tahun 2019.
"Kenaikan manfaat tersebut cukup signifikan dan kenaikan manfaat tersebut pastinya akan
mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya," kata dia.

Peningkatan manfaat beasiswa akan mendukung pendidikan anak-anak peserta. Selain manfaat
yang meningkat, salah satu manfaat baru yang diatur adalah pelayanan home care bagi pekerja
yang mengalami kecelakaan kerja dengan maksimal pembiayaan Rp20 juta.

Ia berpendapat, pelayanan home care yang sudah diberikan bagi korban kecelakaan kerja juga
seharusnya bisa dicontoh program JKN sehingga para lansia dan peserta JKN yang tidak bisa lagi
ke fasilitas kesehatan (faskes) bisa dirawat di rumah. "Pelayanan home care ini pun akan juga
bisa dimanfaatkan untuk pelayanan preventif dan promotif kepada keluarga dan masyarakat
sekitar," ujarnya.

Manfaat program JKK-Jkm tentunya diberikan kepada semua peserta. Kepesertaan program JKK-
Jkm terdiri dari pekerja formal, pekerja informal, pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran
Indonesia (PMI).

Editor: Iwan Sutiawan.

76