Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 72
Ia menambahkan, pelarangan mudik akan diawasi ketat oleh Polri-TNI. Muhadjir menyebut TNI-
Polri akan pergerakan masyarakat saat masa larangan mudik berlaku.
"Diatur langkah pengawasannya oleh TNI/Polri, Kemenhub, Pemda, dll," ucapnya.
Muhadjir meminta kementerian dan lembaga pemerintah juga mengkomunikasikan kepada
publik untuk mensosialisasikan peniadaan mudik Lebaran ini. Sehingga, diharapkan dapat
diterima dan dipahami bersama, demi mencegah penyebaran COVID-19 secara lebih meluas lagi.
Sekaligus diharapkan dapat menyukseskan program vaksinasi corona yang tengah berjalan
hingga saat ini.
"Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan
semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan," katanya.
Muhadjir menegaskan adanya larangan mudik berarti membuat pemberian bansos akan tetap
dilakukan dan penyalurannya menyesuaikan.
Pada kesempatan yang sama, Mensos Tri Rismaharini (Risma) juga menegaskan bansos tetap
akan disalurkan sesuai jadwal.
"Jadi untuk bansos tetap dilaksanakan sesuai di jadwal bulan tersebut. Bulan Mei kita serahkan
di awal bulan Mei, untuk khusus DKI Jakarta dan sekitarnya mungkin akhirnya minggu pertama
atau awal minggu kedua," beber Risma.
Keputusan pemerintah melarang mudik didukung Komisi V DPR. Wakil Ketua Komisi V, Syarief
Abdullah Alkadrie, menilai kebijakan itu sudah tepat untuk meminimalisasi penularan COVID-19.
"Pertama saya menyambut baik kebijakan itu. Soalnya kita ini, kan, belum aman," kata Syarief.
Apalagi, lanjut Syarief, target vaksinasi belum maksimal karena belum mencapai separuh dari
jumlah populasi. Sehingga pandemi virus corona di Indonesia belum bisa dikatakan terkendali.
"Jumlah vaksinasi, kan, juga belum mencapai separuh [target vaksinasi]. Ini dalam rangka untuk
mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi mudarat itu lebih utama untuk dicegah," jelasnya.
Syarief menilai jika mudik diizinkan, maka penyebaran corona dikhawatirkan akan meningkat
seperti pengalaman mudik dan libur panjang sebelumnya. Jika hal itu terjadi, maka tugas
pemerintah akan semakin berat.
Sementara itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai larangan mudik
2021 sudah tepat dilakukan. Pasalnya, saat ini penularan COVID-19 di Indonesia masih terus
terjadi, meski perkembangannya sudah mulai menunjukkan tren positif.
Luhut menjelaskan, pertimbangan larangan mudik ini juga berkaca pada pengalaman sejumlah
negara. Misalnya, kasus corona di beberapa negara Eropa dan India melonjak hingga 30 persen
saat pemerintah melonggarkan aturan pengetatan mobilitas masyarakatnya.
"Memang kita enggak punya pilihan banyak mengenai libur ini. karena kita lihat pengalaman di
Eropa di India, begitu [lockdown] dibuka ya langsung naik 30 persen," ungkap Luhut.
"Jadi itu kita ndak mau [kasus naik lagi]. Oleh karena itu, tadi sudah diputuskan di rapat kabinet,
libur Lebaran ini kita hold dulu," imbuhnya.
Keputusan melarang mudik bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi saat rapat dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (16/3).
71
