Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 86
Judul Resmi, Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021
Nama Media rri.co.id
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://rri.co.id/takengon/polhukam/politik/1007595/resmi-pemerintah-
larang-mudik-lebaran-2021
Jurnalis Fitra Jayadi
Tanggal 2021-03-26 19:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat
menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan
neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent.
Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh
kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut
Ramadan dan Idul Fitri juga akan diatur oleh Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-
organisasi keagamaan yang ada
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat
dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab
perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri
Ringkasan
Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. "Tentang
urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya akan
diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh
Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," jelas Menko PMK.
RESMI, PEMERINTAH LARANG MUDIK LEBARAN 2021
Jakarta : Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal
itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah
menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
85
