Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan dimulai
tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.
Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang tejadi sebelumnya
yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka
ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," tegasnya saat konferensi pers usai rakor
melalui media daring.

Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, melainkan pegawai
swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang
telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Sementara itu, lanjutnya, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan yaitu pada tanggal 12
Mei 2021.

Kendati masyakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang
berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-19.

"Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent. Mekanismenya untuk
pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh kementerian/lembaga
terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri juga
akan diatur oleh Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang
ada," pungkas Menko PMK.

Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat pengecualian larangan mudik,
khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas.

Meskipun, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh
pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi
masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.

"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja.
Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan
diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," jelas Menko
PMK.

Sedangkan, di sisi lain, Mensos Tri Rismaharini turut menyampaikan bahwa untuk bantuan sosial
(bansos) selama masa cuti Idul Fitri akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni pada awal bulan
Mei.

Lebih lanjut, khusus untuk bansos di DKI Jakarta dan sekitarnya dapat dilakukan pada minggu
pertama atau awal minggu kedua di bulan Mei tersebut.(kemenkopmk.go.id).

86