Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Bu Menaker harus
tegas, termasuk meminta gubernur tegas bila ada pengawas nakernya yang tidak jelas dalam
bekerja. Bu Menaker jangan mau disuap, maka lagi meminta setoran dari pengawas
ketenagakerjaan melalui dirjennya. Ini jangan sampai terjadi

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya masih menaruh
harapan adanya perbaikan di pengawasan ketenagakerjaan ke depan, dan Bu Menaker bisa
membuat legacy baik buat buruh

Ringkasan

Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar mengatakan, masalah
hubungan industrial yang paling terburuk adalah lemahnya peran pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam catatan Opsi banyak pelanggaran hak normatif yang gagal diselesaikan, dan hilang demi
waktu. "Kalau pun ada nota pemeriksaan yang dikeluarkan pengawas, nota tersebut kerap kali
tidak ditindaklanjuti dan pekerja tidak bisa mengakses nota tersebut untuk membawanya ke
pihak lain," kata Timboel Jumat (26/3/2021).

KINERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMNAKER MASIH BURUK

Jakarta, Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar mengatakan,
masalah hubungan industrial yang paling terburuk adalah lemahnya peran pengawasan
ketenagakerjaan. Dalam catatan Opsi banyak pelanggaran hak normatif yang gagal diselesaikan,
dan hilang demi waktu. "Kalau pun ada nota pemeriksaan yang dikeluarkan pengawas, nota
tersebut kerap kali tidak ditindaklanjuti dan pekerja tidak bisa mengakses nota tersebut untuk
membawanya ke pihak lain," kata Timboel Jumat (26/3/2021).

Timboel mengatakan seperti itu terkait pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, yang mengatakan, jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami
penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini berdasarkan hasil pengawasan ketenagakerjaan
selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan
pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21.000 perusahaan melakukan pelanggaran,
sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11.000 perusahaan.

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35.000 kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21.000. Penurunan
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi
5.000 kasus setahun berikutnya.

Menurut Timboel, kalau Ida Fauziyah, mengatakan, jumlah pelanggaran hak normatif turun,
yaitu karena selama ini pengawas ketenagakerjaan tidak mau menangani dan cenderung
menyerahkannya ke mediator dan selanjutnya akan digugat di Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI). "Saya kita pernyataan Bu Menaker sangat keliru dan seharusnya Bu menaker mau
membuka diri menerima laporan langsung soal kinerja pengawasan di tingkat kementerian dan
propinsi," kata Timboel.
Menurut Timboel, dinaikkannya status pengawas ke propinsi malah membuat masalah
pengawasan jadi sulit. "Kami dari Opsi banyak melaporkan pelanggaran hak normatif ke propinsi
dan lantai 7 Gedung Kemnaker tapi hingga saat ini tidak bisa diselesaikan. Jadi kinerja
pengawasan Kemnaker masih buruk," kata dia.

90