Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 93
Judul Mudik Lebaran Dilarang, Gubernur Jatim Khofifah Bilang Begini
Nama Media sindonews.com
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/377376/704/mudik-lebaran-
dilarang-gubernur-jatim-khofifah-bilang-begini-1616753013
Jurnalis Lukman Hakim
Tanggal 2021-03-26 17:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Kita pada posisi menjaga suasana
yang sudah mulai melandai, kemudian positivity rate turun, BOR-nya juga turun. Ini yang
memang harus kita jaga semuanya
positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Kita juga berharap seluruh
kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang akan berdampak ke daerah semua dengan
pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana menjaga supaya yang sudah kondusif, yang sudah
melandai, ini semuanya bisa terproteksi
Ringkasan
SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy memutuskan untuk melarang mudik Lebaran tahun 2021. Larangan ini berlaku
untuk seluruh ASN, TNI/Polri BUMN karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.
MUDIK LEBARAN DILARANG, GUBERNUR JATIM KHOFIFAH BILANG BEGINI
SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy memutuskan untuk melarang mudik Lebaran tahun 2021. Larangan ini berlaku
untuk seluruh ASN, TNI/Polri BUMN karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.
Menanggapi keputusan pemerintah tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
meminta seluruh pihak untuk menjaga kondisi penyebaran COVID-19 yang mulai melandai. "Kita
pada posisi menjaga suasana yang sudah mulai melandai, kemudian positivity rate turun, BOR-
nya juga turun. Ini yang memang harus kita jaga semuanya," ujar Khofifah di Gedung Negara
Grahadi, Jumat (26/3/2021).
Ketua Umum PP Muslimat NU itu berharap, kebijakan pemerintah pusat yang berdampak
langsung ke daerah, sudah melalui pertimbangan yang tepat. Pasalnya, kondisi penyebaran
COVID-19 di Indonesia khususnya Jatim mulai melandai.
92
