Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 56
Title OMNIBUS LAW DAN KONTROVERSI DI SEKITARNYA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 21 Januari 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/omnibus-law-dan-kontroversi-di-sekitarnya .html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Istilah Omnibus Law pertama kali dicetuskan Presiden Jokowi saat Pidato pelantikan
presiden dan wakil presiden di Senayan pada 20 Oktober 2019 lalu. Kala itu
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan
UU Cipta Lapangan Kerja dan menggabungkan sejumlah undang-undang terkait
dalam satu undang-undang alias Omnibus Law.
Presiden Jokowi saat itu mengatakan Omnibus Law akan menyederhanakan aturan
atau regulasi yang menghambat investasi. Namun, Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law menuai polemik, khususnya dari para buruh. Yang jadi sorotan terkait
isu penghapusan pesangon dan beberapa lainnya. Berikut ulasannya:
Ombudsman Kritik Pemerintah Terlalu Tertutup Bahas Omnibus Law
Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengkritik pemerintah yang terkesan
tertutup dalam membahas Omnibus Law. Alamsyah mengatakan, banyak pihak
termasuk akademisi sulit mengakses isi Omnibus Law tersebut.
"Saya khawatir karena pemerintah tidak membuka pembahasan Omnibus law ini ke
banyak pihak, akademisi," ujar Alamsyah di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Sabtu
(21/12).
Menurut Alamsyah, pembahasan Omnibus Law malah dilakukan dengan penerima
manfaat yaitu para pengusaha dan Kadin. Dia nilai langkah ini berbahaya.
"Pembahasan lebih banyak ke dunia pengusaha yang kita tahu ga semua pengusaha
itu oke, sebagian pengusaha adalah broker bukan really investor bukan really
pelaku. Jangan sampai menyimpang," jelas Alamsyah.
Dia menjelaskan, pihak-pihak yang ingin mengakses isi Omnibus Law harus
menandatangani permohonan persetujuan. Pihak yang memohon untuk akses
Omnibus Law itu diminta merahasiakan isinya.
"Jadi menurut saya jangan cara-cara kolonial begitu ya ga ada orang yang mau
gagalkan Omnibus Law, semua orang perlu, tapi jangan sampai Omnibus Law
dibahas sepihak oleh penerima manfaat, Kadin," kata Alamsyah
"Kalau pemerintah mau menggelar konsultasi publik lebih balance pihak-pihak lain,
termasuk Ombudsman itu lebih baik," sambungnya.
Page 55 of 152.
