Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 57
Pertemuan Tertutup dengan Elite Politik
Selasa 14 Januari 2020 lalu, Presiden Jokowi melakukan pertemuan tertutup di
Istana Negara, dengan para elite politik. Salah satunya membahas mengenai
Omnibus Law.
Dalam acara itu, hadir antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai
NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar.
Selain Johnny, sejumlah sekretaris jenderal partai turut serta, antara lain Sekjen PDI
Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen PPP Arsul Sani. Sejumlah wakil ketua DPR
RI juga ikut dalam diskusi tersebut. Namun Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hadir
dalam acara tersebut.
Berharap Omnibus Law Segera Rampung
Disahkannya peraturan Omnibus Law harus melalui mekanisme pembahasan dan
disetujui oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah. Karena itu, Presiden Jokowi
mendorong DPR dapat menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus
Law maksimal dalam waktu 100 hari. Menurutnya, Omnibus Law dibutuhkan
lantaran pemerintah ingin mempercepat transformasi ekonomi domestik.
"Kita sudah sampaikan ke DPR, mohon ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Saya
angkat jempol saya, dua jempol ini kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100
hari," ujar Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan
(PTIJK) di Ritz-Charlton Hotel, Jakarta, Kamis (16/1).
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi NasDem, Willy Aditya
mengatakan, cepat tidaknya hal tersebut tergantung dari pemerintah.
"Bolanya justru bukan di DPR bolanya justru dari pemerintah dan ini adalah sesolid
apa draf RUU yang dikirim oleh pemerintah. Itu poinnya," kata Willy di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).
Willy mengatakan, saat ini terdapat empat RUU omnibus law yang diajukan
pemerintah, yaitu omnibus law cipta lapangan kerja, perpajakan, Ibu kota Negara
(IKN) dan Farmasi. Kemudian, muncul wacana omnibus law keamanan laut. Willy
pun juga ingin pemerintah serius menyelesaikan itu.
"Kalau DPR tentu sesuai dengan spirit pemerintah mengapresiasi itu. Tetapi
prosesnya tidak cukup dengan diskursus atau wacana. Manis di bibir tetapi begitu
praktiknya compang camping," tuturnya.
Pasal Kontroversi
Dalam draf rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diterima
Page 56 of 152.
