Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 58
merdeka.com terdapat 11 klaster antara lain; penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan
perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset & inovasi, administrasi
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek
pemerintah dam kawasan ekonomi.
Salah satu yang menjadi sorotan publik yakni terkait rumor tentang rancangan
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja klaster ketenagakerjaan khususnya terkait
penghapusan pesangon. Salah satu yang menolak adalah buruh.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membantah pemerintah akan
menghilangkan pesangon dalam Omnibus Law. Menurutnya, isi Omnibus Law akan
disampaikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
"Enggak. Enggak benar pesangon dihilangkan," Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa
(14/1).
Sementara itu, dalam draf yang diterima merdeka.com terkait rancangan Omnibus
Law klaster ketenagakerjaan soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengatakan
jika karyawan di PHK tetap mendapat kompensasi PHK.
Berikut isi lengkapnya
Pokok Kebijakan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK):
- Tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK
- Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK.
Penjelasan:
a. Pemerintah menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk
perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
b. JKP memberikan manfaat berupa: 1) Cash Benefit, 2) Vocational Training, 3) Job
Placement Access.
c. Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan
perusahaan.
d. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya
yang berupa: 1)Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 2)Jaminan Hari Tua (JHT),
3)Jaminan Pensiun (JP), 4)Jaminan Kematian (JKm).
a. Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak, diberikan perlakuan dalam
bentuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.
Ditolak Buruh
Rancangan Omnibus Law yang di dalamnya mengubah aturan skema upah per
bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi. Baik itu UUD 1945
Page 57 of 152.
