Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 63
Title HEADLINE: OMNIBUS LAW, SEBERAPA PENTING BISA DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
NASIONAL?
Media Name liputan6.com
Pub. Date 21 Januari 2020
Page/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4160019/headline-omnibus-law-sebe rapa-
penting-bisa-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
HEADLINE: OMNIBUS LAW, SEBERAPA PENTING BISA DORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL?
Omnibus Law sepertinya menjadi regulasi yang paling ditunggu banyak pihak.
Istilah Omnibus Law pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat
dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, pada 20 Oktober
2019.
Targetnya, Omnibus Law digadang-gadang bisa menyederhanakan berbagai regulasi
yang dianggap masih berbelit dan panjang di negeri ini.
Imbas lanjutan, menggaet investasi masuk dan mendorong perekonomian nasional
melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Ini khususnya
dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
Omnibus Law diyakini bisa membuat Indonesia lebih cepat bergerak maju sebab tak
ada lagi regulasi yang menghambat.
"Kalau ini (Omnibus Law) betul-betul keluar, akan ada perubahan besar dalam
pergerakan ekonomi kita," ujar Jokowi, di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Awalnya, RUU yang ditargetkan dapat diajukan pada Januari 2020 untuk Omnibus
Law yaitu, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Selain itu, UU
Perpajakan.
Khusus dalam draf RUU Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja,
setidaknya ada 1.244 pasal dan 79 UU yang akan dibatalkan.
Ribuan pasal tersebut dinilai menghambat Indonesia untuk merespons perubahan
dunia sehingga pemerintah memutuskan untuk memangkasnya. Saat ini, Indonesia
memiliki dua persoalan yaitu, defisit transaksi berjalan dan defisit neraca
perdagangan.
Kedua masalah itu terjadi karena terlalu banyaknya aturan yang menghambat baik
di level pemerintah pusat maupun daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menuturkan,
substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster.
Yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan.
Page 62 of 152.
