Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020

mampu kemudian meng-capture banyak hal," tambah dia.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah, menilai pembahasan
Omnibus Law harus didorong sesegera mungkin. Alasannya, banyak masalah
ekonomi yang akan selesai dengan peraturan yang bersifat menyeluruh dan tidak
tumpang tindih.

"Regulasi yang tumpang tindih tentu tidak bisa diselesaikan satu persatu karena
akan lama prosesnya. Saya kira ini terobosan yang bagus sekali, diharapkan bisa
menyelesaikan hambatan investasi yang mengganggu dan membuat kita sulit
bersaing," ujar Piter saat dihubungi Liputan6.com.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan hal senada. Omnibus Law
dianggap bisa memangkas birokrasi yang rumit dan membuat proses investasi
menjadi mudah.

"Dengan Omnibus Law ini, investasi, baik investasi dari luar negeri maupun
domestik, diharapkan dapat tumbuh karena isi dari peraturan ini sebagian besar
terkait dengan pelonggaran birokrasi, aturan, dan izin. Dengan dipotongnya
birokrasi dan juga perizinan, diharapkan di jangka pendek hingga menengah,
investor akan mulai tertarik untuk berinvestasi di Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, ada beberapa poin yang harus diperhatikan pemerintah dalam
menyusun RUU sapu jagat. Misalnya, dalam Omnibus Law Perpajakan, pemberian
insentif bagi perusahaan dinilai belum terlalu perlu mengingat tarif pajak tidak
termasuk dalam lima besar faktor penghambat investasi.
Pro dan Kontra

Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan,
melalui RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemerintah ingin mendorong
investasi dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Dampak lanjutan menuju
pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang ini masih ada pengangguran 7,5 juta orang. Tambahan angkatan kerja
baru 2 jutaan orang. Artinya sekitar 9 juta orang perlu lapangan kerja setiap tahun,"
jelas dia.

Dia menyebut, satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400.000 pekerja.
"Target pertumbuhan untuk 5 tahun kan 6 persen itu untuk menampung 9 juta
orang yang butuh pekerjaan tadi. Dalam teori sebelumnya, 1 persen pertumbuhan
ekonomi itu akan menyerap 400.000 pekerja," jelas dia.

Namun ternyata, penolakan masih muncul dari kalangan buruh. Ribuan buruh
menyampaikan penolakan dengan menggelar aksi demontrasi di depan Gedung
DPR, Senin (20/1/2020).

Buruh menilai keberadaan Omnibus Law akan merugikan. Presiden KSPI yang juga

Page 64 of 152.