Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 67
pengusaha.
"Dalam sidang kabinet paripurna Presiden menyatakan supaya dari pemerintah
sungguh-sungguh mendegarkan aspirasi-aspirasi teman-teman sekalian (buruh
maupun pengusaha)," kata Moeldoko, Senin (20/1/2020).
Moeldoko berjanji akan mencari jalan tengah antara tuntutan buruh dengan
permintaan pengusaha. Jalan tengah tersebut nantinya diakomodir dalam Omnibus
Law UU Cipta Lapangan Kerja.
"Intinya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibangun untuk menciptakan lapangan
kerja sebanyak-banyaknya dan menata kembali perpajakan. Nanti Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi sesuatu yang lebih memberikan kepastian, lebih
memberikan kenyamanan, lebih bisa diterima oleh semua pihak," jelasnya.
Mantan Panglima TNI ini berpendapat penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja lantaran belum memahami betul isi draft tersebut. Termasuk
anggapan Omnibus Law menghapus pesangon dan cuti melahirkan bagi pekerja.
"Cuti hamil katanya dihilangkan, padahal kata Pak Airlangga (Meko Perekonomian)
tidak. Maka yang lebih penting lagi nanti ada pertemuan bisa akomodir semua
pihak,' ucapnya.
Menurut Ekonom Universitas Indonesia, Firmanzah, komunikasi menjadi kunci yang
kuat sekaligus tantangan besar bagi pemerintah dalam merampungkan RUU
Omnibus Law. Pembahasannya harus mendetail dan teliti namun tersampaikan
dengan baik ke publik.
"Meyakinkan sekaligus mengajak pihak-pihak yang terkena dampak dari Omnibus
Law untuk duduk bersama. Perlu komunikasi publik yang baik. Meyakinkan DPR
selama pembahasan rancangan UU dan implementasi ketika RUU Omnibuslaw di
setujui oleh DPR RI," ujarnya.
Page 66 of 152.
