Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 64
Kemudian, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM. Adapula
kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan,
Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
Kawasan Ekonomi.
"Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31
kementerian/lembaga terkait," jelas dia.
Sementara itu Omnibus Law Perpajakan yang disiapkan Kementerian Keuangan
mencakup 6 pilar. Di antaranya, Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak
Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas.
"Substansi kedua Omnibus Law tersebut kami selaraskan. Substansi yang terkait
dengan aspek Perpajakan dan Kebijakan Fiskal, yang menyangkut substansi di
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dimasukkan ke dalam Omnibus Law
Perpajakan," jelas Menko Airlangga.
Target 100 Hari
Selama 100 hari. Itulah target dari Jokowi untuk DPR bisa menyelesaikan
pembahasan RUU Omnibus Law, sejak draf aturan itu diserahkan pemerintah.
Jokowi berjanji akan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR apabila bisa
menyelesaikannya dengan cepat. "Saya akan angkat jempol, dua jempol, kalau DPR
bisa selesaikan ini dalam 100 hari," ujar dia, Kamis (16/1/2020).
Gayung pun bersambut. DPR pun merepons desakan Jokowi terkait Omnibus Law.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tuntutan Jokowi tersebut bukan
hal mustahil sepanjang semua pihak memiliki komitmen dan niat baik
melakukannya.
DPR akan komunikasi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan dalam
pembentukan Omnibus Law. "Belajar dari hal lalu, DPR akan banyak membuka
komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dengan
Undang-Undang yang akan kita jalan tersebut," ujar dia, Jumat (17/1/2020).
Dia memastikan DPR siap mengawal agar proses pembentukan Omnibus Law
tersebut.
Sementara Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Nasdem Willy Aditya
mengatakan, cepat tidaknya pembahasan Omnibus Law tergantung dari
pemerintah.
"Bolanya justru bukan di DPR bolanya justru dari pemerintah. Dan ini adalah sesolid
apa draft RUU yang dikirim oleh pemerintah. Itu poinnya," kata Willy.
"Karena apa, ini kan satu tantangannya ini tradisi baru. Kedua, ini mem-bypass
sekian banyak UU yang ada, tentu sejauh apa pemerintah dalam proses timnya itu
Page 63 of 152.
