Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 59
maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan. Oleh
karenanya, buruh menolak skema upah per jam.
"Dengan ditetapkannya (skema upah per jam) itu, sudah dipastikan Indonesia tidak
lagi memiliki upah minimum sebagai jaring pengamanan kepastian upah," ujar Wakil
Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) utusan dari KSPI, Iswan Abdullah, di
Jakarta, Sabtu (28/12).
Adanya perubahan skema upah per jam, menurut Iswan, akan membuat
keberadaan UMP terkikis dan perlahan akan menghilang. Perusahaan dikhawatirkan
akan bersikap semena-mena atas upah yang diberikan pada pekerja. Kemudian
akan berdampak pada masyarakat miskin absolut.
Jaminan sosial yang diberlakukan atas adanya standar UMP, dipastikan akan
ditiadakan. Hal itu terjadi karena pengusaha merasa tidak lagi memiliki tanggung
jawab atas pembayaran jaminan sosial lagi.
"Kalau ini (upah per jam) berlaku, maka jaminan sosial akan hilang beban
perusahaan untuk membayar itu. Karena standarnya UMP," jelas Iswan.
Hal itu, Iswan mengkhawatirkan, akan ada defisit jaminan sosial yang berlaku di
Indonesia. Seperti BPJS Kesehatan. "Defisit BPJS Kesehatan karena pengusaha tidak
mendaftarkan pegawainya," tutup Iswan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
skema gaji per jam tidak berlaku untuk seluruh buruh dan aparatur negara. Skema
itu ditujukan untuk sektor jasa seperti konsultan dan pekerja paruh waktu.
"Kalau pekerja pabrik tetap gaji bulanan," kata Menko Airlangga di Kantornya,
Jakarta Pusat, Jumat (27/12).
Menko Airlangga menjelaskan, pekerja yang sudah menerima gaji bulanan tak akan
terimbas wacana ini. Mereka akan tetap dibayar sesuai dengan upah minimum yang
ditetapkan.
Buruh Demo Tolak Omnibus Law
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar
demonstrasi di depan Gedung DPR, pada Senin (20/1), untuk menyuarakan
penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan
Kerja.
DPR pun menerima perwakilan buruh yang berdemo menolak Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR sepakat
dengan buruh untuk membentuk tim kecil.
"Saya sudah berjanji kepada kawan-kawan buruh untuk memfasilitasi mereka ke
Page 58 of 152.
