Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan,
pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi.

Namun demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi
investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.

Ini jika dalam praktiknya nanti, Omnibus Law menghilangkan upah minimum,
pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja),
mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan
sanksi pidana bagi pengusaha.

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan
mengingatkan jika salah satu penghambat perkembangan ekonomi di Indonesia
saat ini adalah masih banyaknya peraturan atau regulasi yang tumpah tindih. Hal
inilah yang mendasari kelahiran Omnibus Law.

"Ekonomi kan dibangun harus ada kerja sama semua, salah satu hambatannya
adalah peraturan tumpang tindih, ada yang perlu diluruskan, fleksibel atau
relaksasi," ujar dia, Senin (20/1/2020).

Dia pun berharap dengan adanya Omnibus Law dapat menarik lebih banyak
investasi ke dalam negeri. "Karena Indonesia tanpa investasi enggak akan jalan,
maka keluar ide Omnibus Law, itu hanya UU yang membuat supaya iklim investasi
Indonesia menarik salah satunya UU yang tumpang tindih, itu tujuan utamanya,"
ujarnya.

Dia meminta agar Omnibus Law tidak dipandang secara negatif. Selain itu,
menurutnya proses Omnibus Law masih cukup panjang. Hal itu pula lah yang
membuat pemerintah menunjuk Kadin menjadi satgas Omnibus Law tersebut.

"Jadi jangan dibawa negatif, kan isinya masih dalam proses, masih panjang. Jadi
menurut saya kalau lihat kadin, yang ditunjuk sebagai satgas supaya lebih mudah
dibicarakan, karena kan harus didiskusikan dengan pengusaha, karyawan, dan lain-
lain," tutupnya.

Selain itu, Omnibus Law dinilai tidak hanya untuk memenuhi kepentingan para
pengusaha. Menurutnya, Omnibus Law secara lebih luasnya bertujuan untuk
mengembangkan perekonomian dan industri di Tanah Air.

"Jadi kalau masalah banyak sekali yang kontra dan pro, itu biasa. Tapi Kadin dalam
hal ini melihat ini bukan buat kepentingan pengusaha secara pribadi, tapi
bagaimana membangun industri atau ekonomi ke depan," tegas dia.
Jalan Tengah

Terkait dengan masih adanya penolakan terhadap Omnibus Law, salah satunya dari
buruh, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan pemerintah menampung
aspirasi para buruh. Tak hanya buruh, pemerintah juga menerima masukan dari

Page 65 of 152.