Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020

Title 336 PERUSAHAAN DIDUGA LANGGAR ATURAN PEMBAYARAN THR
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 28 Mei 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/316455-336-perusahaan-diduga-la nggar-aturan-
Page/URL
pembayaran-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan mencatat 336 perusahaan yang diduga melanggar
aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Sejumlah perusahaan diadukan
453 buruh kepada Pos Komando (Posko) Pengaduan THR 2020 sepanjang 11-25
Mei.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi
dengan dinas tenaga kerja setempat, untuk menindaklanjuti pemeriksaan dalam
rangka penegakan hukum. Dia menjelaskan pemeriksaan awal terhadap dugaan
pelanggaran pembayaran THR fokus pada pemilahan empat kategori pengaduan
THR. Rinciannya, THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat
bayar dan THR tidak dibayarkan.

"Para pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan memastikan kondisi
perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR. Apakah perusahaan itu
termasuk kategori THR belum dibayarkan, atau THR belum disepakati. Karena
sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali terkait pembayaran THR,"
papar Ida, Kamis (28/5).

Dari 453 pengaduan pembayaran THR mencakup 146 pengaduan THR belum
dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan THR terlambat
bayar dan 226 pengaduan THR tidak dibayarkan. Selain itu, ada kategori THR
terlambat bayar bila terdapat kesepakatan kedua belah pihak tentang penundaan
THR. Terakhir, kategori THR tidak dibayarkan yang harus diusut penyebabnya.

"Yang pasti kita kerahkan pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk
menindaklanjuti setiap pengaduan. Sehingga, permasalahannya dapat segera
diselesaikan," ujar Ida.

Berdasarkan data kementerian, saat ini terdapat 1.353 orang pengawas
ketenagakerjaan. Itu terdiri dari 1.237 pengawas di tingkat provinsi dan 116
pengawas di tingkat pusat. Perusahaan yang tidak membayar THR, lanjut dia, akan
dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR, akan dikenai denda
sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau
buruh. Serta, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR,"
tandasnya.(OL-11).

Page 134 of 153.