Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020

Title 336 PERUSAHAAN DIADUKAN KARENA LANGGAR ATURAN PEMBAYARAN THR
Media Name sinarharapan.co
Pub. Date 28 Mei 2020
https://www.sinarharapan.co/umum/read/17836/336_perusahaan_diadukan_ka
Page/URL
rena_langgar_aturan_pembayaran_thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA--Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian
Ketenagakerjaan menerima laporan mengenai 336 perusahaan yang dianggap
melanggar aturan perihal pembayaran tunjangan hari raya keagamaan. Menurut
siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Kamis, Posko Pengaduan THR
selama 11 sampai 25 Mei 2020 menerima laporan dari 453 pelapor mengenai 336
perusahaan yang diduga melanggar aturan tentang pembayaran THR.

Perinciannya, ada 146 pengaduan mengenai perusahaan yang belum membayarkan
THR, tiga aduan mengenai THR yang belum disepakati, 78 pengaduan mengenai
keterlambatan pembayaran THR, dan 226 pengaduan mengenai perusahaan yang
tidak membayarkan THR.

"Saat ini kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindak
lanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan
hukum," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Menurut Ida, pemeriksaan awal pengaduan terkait pembayaran THR akan
difokuskan pada kasus THR yang belum disepakati, belum dibayarkan, terlambat
dibayarkan, dan tidak dibayarkan.

Para pengawas ketenagakerjaan, ia melanjutkan, akan turun ke lapangan untuk
menindaklanjuti laporan mengenai masalah pembayaran THR, memverifikasi laporan
tersebut, serta memastikan kondisi perusahaan. Sebanyak 1.353 pengawas
ketenagakerjaan yang terdiri atas 1.237 pengawas ketenagakerjaan tingkat provinsi
dan 116 pengawas ketenagakerjaan tingkat pusat akan memeriksa laporan-laporan
mengenai masalah pembayaran THR.

"Yang pasti kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia
untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan THR
sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan," kata Ida.

Dia memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja
akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan
kegiatan usaha. Ia menambahkan, perusahaan yang terlambat membayar THR akan
dikenai denda yang dananya kemudian akan dikelola dan dipergunakan untuk
kesejahteraan pekerja.

Page 137 of 153.