Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020

Title LANGGAR ATURAN THR, PERUSAHAAN TERANCAM KENA SANKSI
Media Name tempo.co
Pub. Date 28 Mei 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1347183/langgar-aturan-thr-perusahaan-ter ancam-kena-
Page/URL
sanksi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengusut dugaan
pelanggaran aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan yang
dilakukan sejumlah perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan
akan ada sanksi untuk perusahaan yang terbukti melanggar.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, kata Ida, antara lain sanksi
administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada
pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen," ujar dia dalam keterangan
tertulis, Kamis, 28 Mei 2020.

Denda dari sanksi tersebut, ujar Ida, nantinya akan dikelola dan dipergunakan untuk
kesejahteraan pekerja atau buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kemenaker tercatat sejak tanggal 11-25
Mei 2020 sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari
pekerja atau buruh. Mereka dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran
pembayaran THR.

"Saat ini kami telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk
tindak lanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan
hukum," kata Ida.

Rincian dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut adalah 146 pengaduan
akibat THR belum dibayarkan, tiga pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan
akibat THR terlambat bayar dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.

Ida menuturkan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran THR
ini memang difokuskan pada empat kategori pengaduan THR, yaitu THR belum
dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar dan THR tidak dibayarkan.

Page 135 of 153.