Page 247 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021
P. 247

Rencananya, sebanyak 39.310 orang dari total CPMI akan menuju Hong Kong sebagai negara
              tujuan.
              Kementerian Ketenagakerjaan juga segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk
              dapat memberikan kuota vaksin bagi CPMI, termasuk sudah menerbitkan surat edaran tentang
              penempatan para pekerja ke Hong Kong.

              Menurut Kemnaker, otoritas Hong Kong telah mengeluarkan kebijakan pembukaan penempatan
              PMI mulai 30 Agustus 2021 dengan persyaratan PMI telah melakukan vaksinasi lengkap Covid-
              19 di Indonesia. Syarat itu pun harus dibuktikan dengan sertifikat vaksin ke-1 dan ke-2 yang
              divalidasi melalui Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian
              Kesehatan.

              Di sisi lain, Kemenkes telah menyesuaikan sertifikat vaksin menjadi dwi bahasa Indonesia-Inggris
              hingga memberikan arahan kepada Kepala KKP Kelas I Soekarno-Hatta, Plt. Kepala Kelas I KKP
              Surabaya, dan Kepala KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan penerbitan Surat Pengantar
              Sertifikat Vaksinasi Covid-19 bagi WNI yang berangkat ke Hong Kong.

              Sementara, diplomasi juga telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar WNI di luar
              negeri  bisa  mendapatkan  vaksin  Covid-19,  termasuk  di  negara-negara  yang  belum  bisa
              menyediakan vaksin bagi warga negara asing, seperti Aljazair dan Tanzania. Program vaksinasi
              ini juga berlaku bagi pekerja Indonesia yang berada di sana.

              “BP2MI dan Kemkes bersama pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pelaksanaan vaksin
              bagi  CPMI  yang  dilakukan  sebanyak  mungkin  di  daerah  asal  CPMI.  Sehingga  mereka  sudah
              mendapatkan  vaksinasi  sebelum  keberangkatan,”  kata  Deputi  III  Kepala  Staf  Kepresidenan
              Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Jumat, 10 September 2021.

              Ke depan, Panutan mengatakan KSP akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
              Keuangan, BNPB, dan BPKP selain K/L terkait dalam rapat lanjutan pembahasan tindak lanjut
              vaksin bagi CPMI dan PMI.

              Menurut  KSP,  ada  beberapa  persyaratan  yang  diperlukan  CPMI  untuk  mendapatkan  surat
              pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Di antaranya:

              a.  Surat  pengantar  dari  BP2MI/BP3MI/P3MI/Kemnaker  yang  berisi  daftar  nama  CPMI,  NIK,
              nomor paspor dan alamat jelas;

              b. Salinan ID Siskotkln/SiskoP2MI milik CPMI, untuk membuktikan pemohon adalah benar CPMI

              c. Salinan halaman identitas paspor CPMI

              d. Salinan KTP

              e. Cetakan (print-out) sertifikat vaksinasi dalam format aplikasi PeduliLindungi
















                                                           246
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252