Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 51

Judul               Harapan Buruh Upah Minimum Provinsi Yogyakarta 2022 Naik
                Nama Media          jogja.tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://jogja.tribunnews.com/2021/10/29/harapan-buruh-upah-
                                    minimum-provinsi-yogyakarta-2022-naik
                Jurnalis            Miftahul Huda
                Tanggal             2021-10-29 05:28:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ruswadi (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Dari
              awal  sudah  mendengar,  kemarin  juga  sedang  PPKM  berkepanjangan,  ekonomi  belum
              menggeliat, pertumbuhan dan inflasi ekonomi stagnan tapi tidak seperti itu, perusahaan yang
              survive juga banyak

              neutral - Ruswadi (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Ini
              baru awal dan belum kami godok dan belum final, ya, proyeksi kami sekitar 12 sampai 15 persen
              yang kami usulkan. Nanti baru akan kami godok, tapi nanti angka yang akan muncul secara
              umum segitu

              negative - Ruswadi (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Saya
              pernah ke Magelang, di sana itu enggak ada dewan pengupahan. Hanya informal saja antara
              pekerja, Apindo, dan pemangku kebijakan. DIY yang prosesnya rapi tapi kenapa selalu tertinggal
              dari mereka

              neutral - Ruswadi (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY) Kami
              berharap ada keterbukaan data dari BPS, jelas kami nantikan dan jika ada ketidaksesuaian, ya,
              akan kami sampaikan



              Ringkasan

              Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Ruswadi, menyampaikan
              rasa  keberatan  terkait  penggunaan  PP  36  Tahun  2021  tentang  penetapan  upah  itu  tetap
              dirasakan oleh kalangan serikat. Pasalnya, dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja tidak
              bisa lagi melakukan survei KHL.







                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56