Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 52
HARAPAN BURUH UPAH MINIMUM PROVINSI YOGYAKARTA 2022 NAIK
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Ruswadi, menyampaikan
rasa keberatan terkait penggunaan PP 36 Tahun 2021 tentang penetapan upah itu tetap
dirasakan oleh kalangan serikat.
Pasalnya, dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja tidak bisa lagi melakukan survei KHL.
Kendati demikian, Ruswadi berharap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan
Hamengku Buwono X menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2022.
"Dari awal sudah mendengar, kemarin juga sedang PPKM berkepanjangan, ekonomi belum
menggeliat, pertumbuhan dan inflasi ekonomi stagnan tapi tidak seperti itu, perusahaan yang
survive juga banyak," jelasnya.
Ruswadi berharap, Sri Sultan mempertimbangkan daerah-daerah perbatasan dalam
merumuskan penetapan UMP mendatang.
Dan usulan kenaikan UMP 2022 dari kelompok DPD KSPSI DIY disampaikan Ruswadi sebesar 12
hingga 15 persen.
Saat ini usulan itu masih terus dilakukan penyempurnaan oleh para serikat pekerja, dan
rencananya berkas usulan itu akan disampaikan ke Gubernur DIY melalui Sekda DIY.
"Ini baru awal dan belum kami godok dan belum final, ya, proyeksi kami sekitar 12 sampai 15
persen yang kami usulkan. Nanti baru akan kami godok, tapi nanti angka yang akan muncul
secara umum segitu," ungkapnya.
Ruswadi mengatakan, wilayah DIY terbilang rapi dalam merumuskan penetapan upah.
Sebab melibatkan dewan pengupahan dan prosesnya terstruktur dari unsur apindo, serikat
pekerja, dan pemangku kebijakan.
Namun entah mengapa, wilayah DIY masih rendah angka UMP-nya meski telah melibatkan
dewan pengupahan.
"Saya pernah ke Magelang, di sana itu enggak ada dewan pengupahan. Hanya informal saja
antara pekerja, Apindo, dan pemangku kebijakan.
DIY yang prosesnya rapi tapi kenapa selalu tertinggal dari mereka," jelas Ruswadi.
Kini, dia dan para pekerja lainnya masih menantikan pemaparan data dari BPS, sebagai formula
untuk merumuskan upah.
"Kami berharap ada keterbukaan data dari BPS, jelas kami nantikan dan jika ada ketidaksesuaian,
ya, akan kami sampaikan," pungkasnya.
(hda).
51
