Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 55
MENANTI KENAIKAN UPAH DI JOGJA, PEMERINTAH TUNGGU DATA EKONOMI
YOGYA - Pemerintah pusat memberi sinyal bakal ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022 karena perekonomian negara terus membaik.
Hal ini berbeda dengan kondisi 2021, di mana pemerintah memutuskan tak menaikkan UMP
karena pandemi melanda.
Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kadarmanta Baskara Aji
menjelaskan, walaupun saat ini belum memasuki masa penetapan UMP, namun pihaknya sudah
menerima formula penghitungan UMP.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam aturan tersebut, penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan di suatu daerah.
Adapun "Cara menentukan upah minimal itu dengan Dia mengungkapkan, di triwulan III tahun
2021 ini, ekonomi DIY tumbuh positif sebesar 11,81 persen.
Hasil itu cukup memuaskan, padahal kala itu DIY tengah menghadapi ledakan kasus Corona.
Adapun untuk angka inflasi hingga saat ini masih tergolong rendah.
Jika kondisi itu bertahan di triwulan keempat, tak menutup kemungkinan bahwa UMP DIY akan
mengalami peningkatan.
"Kalau kita lihat kondisi sekarang angka inflasi jauh lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi
kita. Kalau itu angka Hingga saat ini, besaran kenaikan UMP DIY belum bisa ditentukan. Sebab
Pemda DIY belum melaksanakan pertemuan tripartit antara pemerintah, pihak pengusaha,
maupun pihak pekerja untuk membahas hal tersebut.
Pertemuan itu bakal dilaksanakan sebelum bulan November mendatang.
Sedangkan upah minimum provinsi nantinya bakal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan
diumumkan paling lambat setiap tanggal 21 November.
"Pertemuan tripartit belum, ya, itu kan Disnaker DIY nanti akan laporan ke saya," jelasnya.
Tunggu data Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY masih
menunggu data kondisi perekonomian DIY untuk menetapkan besaran UMP 2022 mendatang.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi menuturkan, penentuan kenaikan upah mengacu pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam PP tersebut, diatur bahwa salah satu formulasi penetapan UMP adalah inflasi atau
pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DIY.
"Pertumbuhan ekonomi masih menunggu rilis BPS setelah 5 November baru akan ada rilis BPS
terkait pertumbuhan ekonomi," jelas Aria.
Jika data kondisi perekonomian telah dirilis, Disnakertrans DIY akan segera melakukan
pembahasan dengan Dewan Pengupahan Daerah terkait penetapan UMP.
Aria menambahkan, berhubung dalam perumusan penetapan UMP menggunakan PP 36 Tahun
2021, maka pada tahun ini tidak ada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selama 9 bulan.
54
