Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 70

"Beberapa  waktu  lalu  salah  satu  negara  bagian  di  AS  mengontak  kita  untuk  menjajaki
              kemungkinan  menerima  PMI  (pekerja  migran  Indonesia),  terutama  di  sektor  kesehatan,
              manufaktur, dan agrikultur," tutur Anwar.

              Ia mengatakan, permintaan terhadap pekerja migran Indonesia saat ini sangat besar, sekitar
              30.000 orang untuk satu negara bagian.

              Anwar  menjelaskan  pemerintah  saat  ini  masih  menjajaki  peluang  kerja  sama  itu.  Peluang
              tersebut  diharapkan  dapat  memperluas  pasar  kerja  bagi  angkatan  kerja  dalam  negeri  yang
              berjumlah sangat banyak.

              "Secara  pararel  pemerintah  juga  terus  melakukan  berbagai  upaya  secara  intens  terkait
              pelindungan PMI. Antara lain melalui penguatan peran Satgas Pelindungan PMI," ucap Anwar.

              Sementara  itu  Direktur  Jenderal  Binapenta  dan  PKK  Kemnaker,  Suhartono,  mengatakan,
              Kemenaker telah menerbitkan SOP(standar operasional prosedur) Penyelenggaraan Layanan dan
              Pelindungan PMI pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga
              Pelatihan  Kerja  Luar  Negeri  (LPK-LN)  /Balai  Latihan  Kerja  Luar  Negeri  (BLKLN)pada  Masa
              Adaptasi Kebiasaan Baru, untuk semakin mematangkan persiapan itu.

              Ia menegaskan pihaknya sangat serius memantau penerapan protokol kesehatan terhadap P3MI
              dan LPK-LN.

              "Bukan hanya pada sarananya, namun juga calon PMI yang akan berangkat ke negara-negara
              penempatan," ucap Suhartono.

              Suhartono menyebut Indonesia satu-satunya negara pengirim tenaga kerja yang telah memiliki
              SOP Penyelenggaraan Pelayanan dan Pelindungan PMI pada BLKLN/LPKLN dan Kantor P3MI.

              Hal tersebut kata dia menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka meyakinkan
              Pemerintah Negara Tujuan Penempatan bahwa kita melindungi PMI, namun juga melindungi
              warga negara mereka.

              "Kami akan terus memantau dan menindak secara tegas, apabila ada P3MI/BLKLN/LPK-LN yang
              tidak mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku", katanya.

              Diketahui berdasarkan Kepdirjen Nomor 3/2748/PK.02.02/VIII/2021, sudah terdapat 56 negara
              penempatan yang membuka pintu bagi PMI. Namun sebagian besar negara itu bukan menjadi
              pilihan favorit bagi PMI.
























                                                           69
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75