Page 72 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 72
Oleh karena itu kata politisi Partai Golkar ini dengan mempertimbangkan kondisi belum pulihnya
seratus persen Covid-19, maka penetapan upah minimum tidak bisa memuaskan satu pihak saja,
tapi harus kedua pihak, baik pengusaha maupun pekerja.
Ia berpendapat, dalam menyikapi rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022,
pemerintah juga harus mempertimbangkan perusahaan yang belum pulih dari dampak pandemi
Covid-19.
Kebijakan itu untuk memberi bagi perusahaan yang masih berjuang keluar dari krisis akibat
pandemi. ” Seperti menunda pemberlakuan kenaikan UMP untuk tahun depan,” kata Sukrowardi.
Dikatakan pemerintah melalui Kemenaker berencana mengumumkan UMP tahun 2022 paling
lambat tanggal 10 November 2021 tahun ini.
Pembicaraan terkait UMP tahun 2022 tersebut ujarnya, sedang dilakukan pembicaraan dan
dialog antara pemerintah dengan pihak terkait diantaranya SPSI dan Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) Sukrowardi kembali menyampaikan harapannya pembicaraan UMP mampu
menciptakan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi pekerja dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan yang menyediakan lapangan kerja sesuai Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor : 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun demikian Sukrowardi memprediksi jika mengacu Undang-Undang Cipta Kerja kenaikan
UMP tahun 2022 tidak signifikan hanya berkisar 2 sampai 3 persen.
Sukrowardi mencatat, 2021 tahun ini, sama sekali tidak ada kenaikan UMP karena pandemi
Covid-19. (nid/K-3)
71
