Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 71

Judul               Rencana Kenaikan Upah Minimum 2022 Harus Berkeadilan
                Nama Media          kalimantanpost.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://kalimantanpost.com/2021/10/rencana-kenaikan-upah-
                                    minimum-2022-harus-berkeadilan/
                Jurnalis            EDP KP
                Tanggal             2021-10-29 00:12:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ir Sukrowardi (anggota DPRD Banjarmasin) Sebab saat ini kita sedang dalam kondisi
              pemulihan ekonomi dan masih banyak pengusaha yang belum pulih akibat pandemi Covid-19

              neutral - Ir Sukrowardi (anggota DPRD Banjarmasin) Seperti menunda pemberlakuan kenaikan
              UMP untuk tahun depan



              Ringkasan

              Anggota  Kota  DPRD  Kota  Banjarmasin  Ir  Sukrowardi  M.AP  berpendapat  penetapan  upah
              minimum tahun 2022 harus dilatarbelakangi prinsip berkeadilan. Itu artinya, dari satu sisi tidak
              hanya  mempertimbangkan  hak  pekerja  atau  buruh,  tapi  juga  kemampuan  perusahaan  atau
              pengusaha.



              RENCANA KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 HARUS BERKEADILAN

              BANJARMASIN, KP – Anggota Kota DPRD Kota Banjarmasin Ir Sukrowardi M.AP berpendapat
              penetapan upah minimum tahun 2022 harus dilatarbelakangi prinsip berkeadilan. Itu artinya,
              dari satu sisi tidak hanya mempertimbangkan hak pekerja atau buruh, tapi juga kemampuan
              perusahaan atau pengusaha.

              ” Sebab saat ini kita sedang dalam kondisi pemulihan ekonomi dan masih banyak pengusaha
              yang belum pulih akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

              Menurutnya kepada {KP} Kamis (28/10/2021), jika pemulihan ini tidak bisa dijaga, dipastikan
              beban pengusaha akan semakin berat dan dikhawatirkan terjadinya pemutusan hubungan kerja
              (PHK) yang jauh lebih besar tidak bisa dihindari.






                                                           70
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76