Page 240 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 240

ke bank yang difasilitasi negara tidak boleh lagi melalui pihak lain. Berapa besar cost structure
              ke negara mana (tujuan PMI), semua disiapkan


              Ringkasan

              Jawa Barat menjadi provinsi terbesar kantong pekerja migran Indonesia. Namun, tidak semua
              pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat diberangkatkan melalui penempatan resmi. Saat ini
              disinyalir masih banyaknya calo penempatan pekerja migran ilegal di Jawa Barat.


              JAWA BARAT JADI PROVINSI TERBESAR PENYALUR PEKERJA MIGRAN INDONESIA

              Jawa Barat menjadi provinsi terbesar kantong pekerja migran Indonesia. Namun, tidak semua
              pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat diberangkatkan melalui penempatan resmi. Saat ini
              disinyalir masih banyaknya calo penempatan pekerja migran ilegal di Jawa Barat.
              Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan,
              semua kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan titik sentrum baik penempatan resmi maupun
              penempatan ilegal pekerja migran Indonesia tersebut.

              " Jawa Barat merupakan provinsi kantong terbesar pekerja migran. Kita ingin, sebesar-besarnya
              penempatan  adalah  sebesar-besarnya  penempatan  (pekerja  migran  Indonesia)  secara  resmi
              yang dapat menjadi devisa yang diberikan dalam bentuk remit turn oleh para pekerja di luar
              negeri kepada negara kita cukup besar. Namun di sisi lain, semua kabupaten/kota di Jawa Barat
              menjadi titik sentrum penempatan pekerja migran, baik secara resmi maupun secara ilegal,"
              tutur  Benny  di  sela-sela  sosialisasi  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  Kabupaten
              Bandung, Sabtu 28 Agustus 2021.

              Dijelaskan Benny, saat ini jumlah pekerja migran yang tercatat secara resmi saat ini mencapai
              4,2 juta orang. Namun, tidak sedikit juga pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri
              melalui  agen  atau  calo penyalur  tenaga kerja tidak  resmi.  Namun,  Benny  tidak  menjelaskan
              jumlah pekerja migran yang diberangkatkan secara tidak resmi tersebut.

              "Kalau pekerja migran tidak resmi, itu kita tidak mengetahui siapa mereka. Kecuali jika mereka
              (pekerja migran) kemudian lari ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), kita baru tahu.
              Kalau secara resmi kan kita juga mengetahui by name by addres penempatan pekerja migran
              itu," ucap Benny.

              Untuk  menyelesaikan  persoalan  pekerja  migran  yang  diberangkatkan  secara  tidak  resmi  ini,
              lanjut  dia,  negara  harus  mengambil  langkah  penyelesaian  dari  hulu.  Salah  satunya  dengan
              optimalisasi  operasi  jalur  tikus  penyaluran  pekerja  migran  yang  diberangkatkan  secara  tidak
              resmi, seperti di antaranya pelabuhan dan lintas batas negara.

              Untuk melindungi masyarakat dari calo penyaluran tenaga kerja tidak resmi ke luar negeri ini,
              kata Benny, pihaknya berkolaborasi dengan lembaga lainnya termasuk pemerintah daerah untuk
              mensosialisasikan pentingnya perlindungan calon pekerja migran memanfaatkan penempatan
              pekerja migran resmi negara.

              "Ini adalah bagian sosialisasi kami agar masyarakat paham bahwa bekerja ke luar negeri itu
              adalah hak. Negara akan memberikan fasilitas kemudahan dan bahkan kemurahan kepada calon
              pekerja migran dengan penempatan resmi. Karena kita tahu persis risiko penempatan ilegal,
              mereka (pekerja migran) akan mengalami berbentuk eksploitasi," tutur dia.


                                                           239
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245