Page 343 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 343
Judul Menolak Kriminalisasi Korban Perdagangan Orang
Nama Media kompas.id
Newstrend Perdagangan Orang
Halaman/URL https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/28/menolak-
kriminalisasi-korban-perdagangan-orang/
Jurnalis Sonya Hellen Sinombor
Tanggal 2021-08-28 07:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Perdagangan orang terus terjadi di masa pandemi Covid-19. Namun, perlindungan bagi korban
hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. Bukannya dilindungi, korban malah sering
dikriminalisasi Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih lemah.
Bahkan, mereka justru mengalami kriminalisasi dengan berbagai alasan mulai dari melakukan
pekerjaan ilegal, hingga pemalsuan dokumen. Hal itu disebabkan ketidakpahaman berbagai
pihak, termasuk aparat penegak hukum.
MENOLAK KRIMINALISASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Perdagangan orang terus terjadi di masa pandemi Covid-19. Namun, perlindungan bagi korban
hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. Bukannya dilindungi, korban malah sering
dikriminalisasi
Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih lemah. Bahkan, mereka
justru mengalami kriminalisasi dengan berbagai alasan mulai dari melakukan pekerjaan ilegal,
hingga pemalsuan dokumen. Hal itu disebabkan ketidakpahaman berbagai pihak, termasuk
aparat penegak hukum.
Padahal prinsip bahwa korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak dapat dihukum,
diatur dalam Pasal 14 Ayat (7) Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama
Perempuan dan Anak atau ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women
And Children, 2015.
“Prinsip ini menyatakan korban TPPO seharusnya tidak bisa dihukum atau dikenai sanksi lainnya
atas pelanggaran yang dia lakukan akibat menjadi orang yang diperdagangkan yakni korban
TPPO, atau akibat paksaan oleh pelaku perdagangan orang kepadanya,” kata Antonius PS
Wibowo, anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Jakarta, Jumat
(27/8/2021).
342