Page 345 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 345
Penegakan hukum TPPO faktanya menajam ke bawah pada perekrut lapangan,sopir atau kerabat
sendiri dan menumpul ke atas yakni auktor intelektualis. Sudah saatnya ada terobosan hukum
untuk menjerat auktor intelektualis melalui Peraturan Presiden tentang Justice Collaborator TPPO
melalui peran aktif dari LPSK,” kata Gabriel.
Terkait, peluang dan tantangan penerapan prinsip tidak boleh ada penghukuman bagi korban
TPPO, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan ASEAN - ACT
(ASEAN- Australia Counter Trafficking) menyelenggarakan Experts Rountable Consultation (E-
RTC), pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Pada acara yang juga dihadiri para wakil ketua LPSK lainnya, Achmadi, Livia Iskandar, dan
Susilaningtias, Marika Mc Adam (International Consultant for ASEAN – ACT) memaparkan
pelaksanaan prinsip non-hukuman pada korban perdagangan orang di Negara Anggota ASEAN.
Susilaningtias menyampaikan beberapa pengalaman melindungi korban TPPO dengan
menerapkan pasal-pasal di atas, dengan mencontohkan perkara TPPO di Pulau Batam. Awalnya,
beberapa korban hendak dituntut dengan pasal tentang pemalsuan dokumen. Namun, setelah
LPSK turun bersama rohaniawan dan organisasi international menangani perkara tersebut,
korban akhirnya dilepaskan dari tuntutan pemalsuan dokumen.
Melalui E-RTC diharapkan pemangku kebijakan termasuk aparat penegak hukum (APH), semakin
memahami prinsip itu dan mengimplementasikannya dalam praktik penegakan hukum, sehingga
korban TPPO diperlakukan sebagai korban kejahatan, yang mestinya diperlakukan secara fair
trial dan mendapatkan hak-haknya sebagai korban TPPO.
344
