Page 344 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021

Di Indonesia, masalah korban TPPO tidak bisa dihukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Pasal 18 UU 221/2007. Regulasi itu menyatakan
korban, yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku tindak pidana perdagangan orang,
tidak dipidana.

Prinsip ini menyatakan korban TPPO seharusnya tidak bisa dihukum atau dikenai sanksi lainnya
atas pelanggaran yang dia lakukan akibat menjadi orang yang diperdagangkan yakni korban
TPPO.

Penjelasan Pasal 18 menyebutkan kondisi “dipaksa” dalam ketentuan tersebut yakni keadaan di
mana seseorang atau korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu
melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Bahkan, menurut Antonius, ketentuan dalam Pasal 18 UU No. 21/2007 dan Pasal 14 Ayat (7)
Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Hal itu sejalan
dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
“Pasal ini menentukan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut
secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang,
atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad
baik,” tegas Antonius.
Sosialisasi

Karena itu, sosialisasi mengenai larangan korban TPPO dikriminalisasi diharapkan akan
mengingatkan semua pihak tentang pentingnya perlindungan korban TPPO. “Ketentuan ini perlu
disebarluaskan di antara aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan korban agar tahu haknya
untuk bebas dari kriminalisasi dan melakukan perlawanan berdasarkan pasal non-punishment
tersebut,” tegas Antonius.

Analis Keimigrasian Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny F Sompie sependapat korban tidak bisa dipidana.
Perlindungan korban TPPO juga diatur dalam Pasal 86 UU No 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian
yang menyebutkan, ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap
korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
“UU Keimigrasian juga mengatur upaya preventif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat
(3) yakni memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan
orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban,”
kata Ronny.

Sebaliknya, pelaku harus tetap dihukum, kendati ada persetujuan korban. “Pasal 26 UU No 21
Tahun 2007 mengatur bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan
penuntutan tindak pidana perdagangan orang,” tegas Ronny.
Pasal 27 UU UU Pemberantasan TPPO tersebut juga menjelaskan pelaku tindak pidana
perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban,
jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

Auktor intelektual harus dijerat

Gabriel Goa, Direktur Advokasi Parinama Astha (ParTha) mengemukakan, korban TPPO tidak
hanya dieksploitasi tetapi juga mengalami kekerasan fisik dan psikis hingga merenggut nyawa.
Selain itu pihak aktor intelektual berkolusi dengan oknum aparat penegak hukum untuk lolos dari
jeratan hukum TPPO.

343