Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 121
Title SKEMA UPAH PER JAM UNTUK ANTISIPASI PHK
Media Name gatra.com
Pub. Date 13 Februari 2020
https://www.gatra.com/detail/news/469098/ekonomi/skema-upah-per-jam-un tuk-
Page/URL
antisipasi-phk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, Kasubdit Standarisasi dan Fasilitasi Pengupahan Kementerian
Ketenagakerjaan, Amelia Diatri mengatakan, skema upah per jam yang sempat
kontroversi, nantinya akan diatur terkait minimal pengupahan dalam Omnibus Law.
"Nanti dasar yang dipakai adalah upah minium pada saat Omnibus Law itu
diterbitkan. Tapi bentuk upahnya ada berapa, itu kita belum bisa kasih clue,"
katanya di Jakarta, Kamis (13/2).
Amelia menyebutkan, nantinya terdapat dua standar pengupahan yakni upah
industri padat karya dengan upah usaha micro dan kecil.
"Kalau dulu kan ada UMP, ada UMK, ada UMSK, sekarang ada usaha micro kecil
sama industri padat karya," jelasnya.
Menurut Amelia, upah minimum Indonesia lebih tinggi dari negara-negara lain. Oleh
karena itu, diperlukan perubahan skema pengupahan untuk mengantisipasi
kemungkinan terburuk.
"Kalau upah minimumnya ketinggian, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 10
tahun ke atas dibayarnya bagaimana? Sanggup gak perusahaan?" tegasnya.
Ia menegaskan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya Penghentian
Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. Dikhawatirkan, perusahaan tidak sanggup
membayar upah pekerja lantaran upah minimum yang terlalu tinggi.
Reporter: Ryan Puspa Bangsa Editor: Anthony Djafar
Page 120 of 177.
