Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 120
Title RUU OMNIBUS LAW, PEMERINTAH TEPIS TUDINGAN TIDAK TRANSPARAN
Media Name gatra.com
Pub. Date 13 Februari 2020
https://www.gatra.com/detail/news/469094/hukum/ruu-omnibus-law-pemerin tah-tepis-
Page/URL
tudingan-tidak-transparan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja saat ini menjadi bahan
perbicangan masyarakat khususnya di kalangan pekerja. Bahkan, beberapa elemen
masyarakat menyebut proses perancangan Omnibus Law Cipta Kerja, tidak
transparan. Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan mengatakan pihaknya
tidak dilibatkan dalam perancangan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.
"Dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, kalangan serikat
pekerja merasa pemerintah kurang transparan. Karena kami tidak dilibatkan secara
utuh," katanya di Jakarta, Kamis (13/2).
Menanggapi itu, Kasubdit Standarisasi dan Fasilitasi Pengupahan Kementerian
Ketenagakerjaan, Amelia Diatri mengatakan, pihaknya telah berulang kali
melakukan dialog dengan serikat pekerja terkait masalah ini. Bahkan, dialog itu
dilakukan bukan hanya di Jakarta saja.
"Ada dialog dengan teman-teman serikat pekerja, dengan teman-teman serikat
pengusaha, bentuknya itu kita menghadirkan akademisi sama pakar. Tapi memang
hanya poin-poinnya saja, karena kita sendiri juga belum dapat drafnya secara
terbuka," jelasnya.
Amelia menambahkan, dalam dialog yang dilakukan dengan serikat pekerja itu,
dijelaskan terkait poin-poin pokok yang terdapat di RUU Omnibus Law. Bahkan,
serikat pekerja pun sempat memberikan tanggapan. Menurut Kabiro Umum,
Persidangan, dan Humas Kementerian Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna, para
serikat pekerja merasa tidak puas lantaran tidak diberi darf RUU Omnibus Law.
Pasalnya, pemerintah baru menyerahkan draf RUU Omnibus Law ke DPR pada Rabu
(12/2) kemarin.
"Yang mereka inginkan itu kan dalam bentuk draf. Kita kan pendekatannya gak
begitu, karena ini kan 79 UU, lebih dari 1000 halaman. Gak mungkin kita bilang satu
per satu," katanya. Hadi menegaskan, pemerintah sudah melakukan dialog dengan
berbagai pihak baik masyarakat maupun stakeholder. Hanya karena draf RUU
terlambat dipublikasikan, sehingga pemerintah dituding tidak transparan.
"Sudah ada dialog. Cuma permasalahnnya mereka pengen lihat UU-nya, lah UU-nya
aja 1000 halaman lebih," ujarnya.
Reporter: Ryan Puspa Bangsa Editor: Anthony Djafar.
Page 119 of 177.
