Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 119
Ida menjelaskan dalam penyusunan RPP telah dilaksanakan beberapa kali rapat
koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Bahkan dalam rapat yang difasilitasi oleh Kemenko PMK pada 19 Juni 2019 tahun
lalu, telah ditandatangani kesepakatan oleh perwakilan dari Kemnaker, Kemhub,
KKP,BNP2TKI, Kemlu, Kemenkum HAM, Kementerian PPPA, Setkab dan Kemenko
PMK.
Dalam pertemuan itu disepakati beberapa poin diantaranya yakni ; Kemnaker
menjadi regulator terhadap pengaturan penempatan dan pelindungan Pelaut
dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang
pelayaran dan kelautan perikanan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Kelautan dan Perikanan).
RPP awak kapal hanya mengatur mengenai penempatan dan pelindungan awak
kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja diatas kapal berbendera asing,
terkait dengan Persyaratan perusahaan penempatan awak kapal, persyaratan awak
kapal, dan syarat dan kondisi kerja, seperti upah, waktu kerja istirahat,cuti,jaminan
sosial asuransi, pencegahan kecelakaan kerja, pemulangan, pelayanan kesehatan
diatas kapal dan didarat, dan akses kesejahteraan di pelabuhan.
"Sedangkan pengaturan mengenai teknis perkapalan tetap merupakan kewenangan
kementerian perhubungan dan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
mengaturnya", kata Ida.
Ida juga menegaskan bahwa perusahaan penempatan awak kapal niaga dan awak
kapal perikanan adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
yang harus memenuhi persyaratan UU No. 18 Tahun 2017.
Kemudian terkait hal Awak Kapal yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan
(P3MI, Badan (BPPMI) dan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib
ikut serta dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).
Ida juga menambahkan terkait izin lembaga penempatan awak kapal, dengan
diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 maka semua perijinan perusahaan
penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk awak kapal niaga dan awak kapal
perikanan (manning agent) yang bekerja di atas kapal berbendera asing dikeluarkan
oleh satu kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan).
Page 118 of 177.
