Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 127
Title INI HAL YANG DIKRITIK SERIKAT PEKERJA SOAL OMNIBUS LAW
Media Name wartaekonomi.co.id
Pub. Date 07 Maret 2020
https://www.wartaekonomi.co.id/read275443/ini-hal-yang-dikritik-serika t-pekerja-soal-
Page/URL
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi
(Sindikasi), Ihsan Raharjo menyebut Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Kerja berpotensi memunculkan perbudakan modern di kalangan buruh.
Menurutnya semangat yang dibawa omnibus law cipta kerja bukan untuk kesejahteraan
buruh, melainkan semangat perbudakan seperti di masa kolonialisme yang dilakukan
Belanda.
"Setidaknya dari sisi pertumbuhan maupun kebijakan pertanahannya, kita kembali lagi
ke zaman kolonialisme hindia belanda," kata Ihsan di Kantor Konstitusi dan Demokrasi
(KODE) Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Dia menjelaskan, situasi tersebut mengingatkan dirinya dengan kondisi sebelum
Indonesia merdeka. Terkenalnya komoditas yang dimiliki nusantara membuat
pemerintah Hindia Belanda ingin ekspor komoditas perkebunan untuk menarik investor
dengan membuat undang-undang Kuli Ordonansi.
"Intinya memberikan jaminan kepada pemilik perkebunan akan tenaga kerja yang
murah dan dengan perlindungan yang minim," ujarnya.
Apalagi, imbuhnya, belakangan ini polisi kerap melakukan tindakan represif terhadap
para pengkritik omnibus law cipta kerja. Ia mencontohkan tindakan represif terakhir
terjadi ketika ada sekelompok masa yang menyerang kantor Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia (KASBI) di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
"Ini kan cara-cara kolonial hindia belanda, memata-matai warga, menangkapi,
menyiksa, saya sih khawatirnya gitu ya," ujarnya.
Selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan Sindikasi, Ihsan melihat secara garis besar
omnibus law cipta kerja membuat sistem ketenagakerjaan Indonesia menjadi jauh lebih
liberal. Dalam beberapa pasal perlindungan pekerja melalui negara maupun lewat peran
Serikat Pekerja itu dihilangkan.
"Pengusaha dan pekerja dalam RUU Cilaka ini diasumsikan ada dalam posisi yang
setara. padahal kita tahu ketimpangan kuasa dalam aspek ketenagakerjaan itu
mempengaruhi daya tawar dari masing-masing pihak, tapi oleh ekonom-ekonom yang
berpandangan neo liberal, maupun beberapa universitas negeri kita menganggap ini
setara, sehingga dalam beberapa pasal, upah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan
antara kedua belah pihak," ujarnya.
Page 126 of 192.
