Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 132
"Dan, jika Omnibus Law tidak dilakukan, maka lapangan pekerjaan akan pindah ke
negara lain yang lebih kompetitif. Hal ini merupakan urgensi dari Omnibus Law,"
ujar Bachmid.
Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menyoroti kepastian pekerjaan yang
akan didapatkan setelah terbitnya aturan. Ia mengharapkan agar aturan tersebut
dapat mengakomodir kepentingan tenaga kerja.
"Yang sangat dibutuhkan pekerja Indonesia saat ini bukan "pemanis" tetapi
kepastian pekerjaan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang layak," ujar
Kahar Apabila terdapat kepastian pekerjaan, pengusaha tidak mudah melakukan
pemutusan hubungan kerja, dan pemberian upah layak, maka pihaknya tidak
mempermasalahkan aturan tersebut.
"Kalau misalnya ada kepastian dalam pekerjaan. Tidak gampang di PHK, tidak bisa
dikontrak seenaknya, tidak bisa di-outsourcing. Kemudian upahnya layak, tanpa
sweetener pun kita sebenarnya tidak mempermasalahkan," tambahnya.
Page 131 of 192.
