Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 128
Title OMNIBUS LAW, JURNALIS MEDIA TAK BISA DIPERLAKUKAN SEPERTI PEKERJA KONTRAK
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 07 Maret 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/07/omnibus-law-jurnalis-me dia-tak-
Page/URL
bisa-diperlakukan-seperti-pekerja-kontrak
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Rancangan undang-undang cipta kerja lapangan atau omnibus law belakangan
menuai polemik dikalangan para pekerja, tidak terkecuali dikalangan pekerja media.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia membahasnya dalam sebuah diskusi
publik yang diadakan di kantor AJI, Jakarta, Sabtu (7/3/2020).
Ade Wahyudin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengatakan sering
mendapat laporan bahwa pekerjaan jurnalis diikat dengan hubungan kerja kontrak.
Padahal dalam ketentuan dalam UU ketenagakerjaan, pekerjaan sebagai jurnalis
bukan pekerja yang bisa dikontrak.
"Karena pekerjaan jurnalis merupakan inti dari pekerjaan di perusahaan tersebut.
Kalau dia (jurnalis) dipekerjakan sebagai pekerja kontrak, kemudian siapa yang
ditetapkan sebagai pekerja tetap?" ujarnya.
Ia sudah memenangkan beberapa keputusan di pengadilan, satu diantaranya
mengenai jurnalis online yang diputus karena habis masa kontraknya.
"Hakim menganggap ya memang pekerjaan jurnalis bukan pekerjaan yang bisa
dikontrak, dengan argumen salah satunya pasal yang menyebut jurnalis bukan
pekerja musiman, tapi merupakan pekerjaan inti," ujar Ade.
Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakannya akan kembali beresiko bagi para
pekerja media.
"Karena itu pasalnya, jaringnya untuk melindungi teman-teman di pekerja media,"
ujar Ade.
Menjawab hal tersebut, Haiyani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan sosial (Dirjen PHI dan Jamsos) dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) menjelaskan bahwa Omnibus
law tidak menghilangkan undang-undang (UU) yang ada didalam UU sebelumnya.
Adapun satu diantara tujuan Omnibus law adalah untuk memperbaiki sistem
regulasi, agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan.
Page 127 of 192.
