Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 130
Title PAKAR HUKUM NILAI OMNIBUS LAW MENJAWAB KETENAGAKERJAAN
Media Name gatra.com
Pub. Date 07 Maret 2020
https://www.gatra.com/detail/news/471512/ekonomi/pakar-hukum-nilai-omn ibus-law-
Page/URL
menjawab-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
(UMI) Makassar Sulawesi Selatan, Fahri Bachmid, menilai lahirnya Omnibus Law
Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi
Indonesia. Dia mendukung jika pemerintah segera menerbitkan aturan tersebut.
"Urgensi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah dinamika perubahan
global, perlu respons yang cepat dan tepat, dan tanpa reformulasi kebijakan, maka
pertumbuhan ekonomi akan melambat," kata Bachmid, dalam keterangan, Sabtu
(7/3).
Jika melihat potensi perkembangan ekonomi global pada saat ini, keberadaan
Omnibus Law Cipta Kerja menurut Bachmid dapat menciptakan terjadinya
pertumbuhan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor.
Keluarnya aturan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan
lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas.
"Jika Omnibus Law tidak dilakukan, maka lapangan pekerjaan akan pindah ke
negara lain yang lebih kompetitif. Ini merupakan urgensi dari Omnibus Law," kata
Bachmid.
Adapun Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono, menyoroti kepastian pekerjaan yang akan
didapatkan setelah terbitnya aturan tersebut.
Ia mengharapkan agar aturan tersebut dapat mengakomodir kepentingan tenaga
kerja.
"Yang sangat dibutuhkan pekerja Indonesia saat ini bukan "pemanis" tetapi
kepastian pekerjaan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang layak,"
ujarnya.
Apabila terdapat kepastian pekerjaan, lanjut Kahar maka pengusaha tidak mudah
melakukan pemutusan hubungan kerja, dan pemberian upah layak. Pihaknya tidak
mempermasalahkan aturan tersebut.
"Kalau misalnya ada kepastian dalam pekerjaan. Tidak gampang di PHK, tidak bisa
dikontrak seenaknya, tidak bisa di-outsourcing. Kemudian upahnya layak, tanpa
sweetener pun kita sebenarnya tidak mempermasalahkan," ujarnya..
Page 129 of 192.
