Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 133

Title          PENGAMAT: OMNIBUS LAW CIPTAKER BISA MENJAWAB PERMASALAHAN
                              KETENAGAKERJAAN
               Media Name     beritasatu.com
               Pub. Date      07 Maret 2020
               Page/URL       https://www.beritasatu.com/ekonomi/606411/pengamat-omnibus-law-ciptake r-bisa-
                              menjawab-permasalahan-ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
               Makassar, Fahri Bachmid, menilai keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)
               dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia. Untuk
               itu, ia mendukung pemerintah segera menerbitkan aturan tersebut.

                "Urgensi dari  Omnibus Law  Cipta Kerja adalah adanya dinamika perubahan global,
               perlu respons yang cepat dan tepat, dan tanpa reformulasi kebijakan, maka
               pertumbuhan ekonomi akan melambat," kata Bachmid di Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

                Bachmid melihat  Omnibus Law  Cipta Kerja dapat menciptakan terjadinya
               pertumbuhan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor.
               Keluarnya aturan tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
               penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas.


                "jika Omnibus Law tidak dilakukan, maka lapangan pekerjaan akan pindah ke
               negara lain yang lebih kompetitif. Hal ini merupakan urgensi dari  Omnibus Law  ,"
               ujar Bachmid.

                Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
               Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono menyoroti kepastian pekerjaan yang
               akan didapatkan setelah terbitnya aturan. Ia mengharapkan agar aturan tersebut
               dapat mengakomodir kepentingan tenaga kerja.

                "Yang sangat dibutuhkan pekerja Indonesia saat ini bukan "pemanis" tetapi
               kepastian pekerjaan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang layak,"
               ujarnya.

                Menurutnya apabila terdapat kepastian pekerjaan, pengusaha tidak mudah
               melakukan pemutusan hubungan kerja, dan pemberian upah layak, maka pihaknya
               tidak mempermasalahkan aturan tersebut.

                "Kalau misalnya ada kepastian dalam pekerjaan. Tidak gampang di PHK, tidak bisa
               dikontrak seenaknya, tidak bisa di-  outsourcing  . Kemudian upahnya layak, tanpa
               sweetener  pun kita sebenarnya tidak mempermasalahkan," tambahnya.







                                                      Page 132 of 192.
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138