Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 143

Title          OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, ANTARA KEPENTINGAN INVESTOR DAN PERBUDAKAN
                              MODERN
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      06 Maret 2020
               Page/URL       https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/07360811/omnibus-law-ruu-c ipta-kerja-
                              antara-kepentingan-investor-dan-perbudakan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative








               Omnibus law RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah terus mendapatkan
               penolakan dari publik. Serikat buruh hingga mahasiswa ramai-ramai menyatakan
               penolakannya.

               Mereka menilai RUU Cipta Kerja terlalu berpihak pada investor dan justri
               meminggirkan kepentingan masyarakat. Pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja yang
               terdiri atas 79 undang-undang dan 11 klaster dianggap bermasalah.

               Setelah surat presiden dan draf RUU Cipta Kerja diterima DPR pada Rabu
               (12/2/2020), pembahasan bersama pemerintah belum juga dimulai. DPR terkesan
               menunda-nunda pembahasan di tengah hujan kritik RUU Cipta Kerja.

               Kepentingan investor

               Peneliti Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles
               Simabura mengatakan, omnibus law RUU Cipta Kerja hanya menitikberatkan pada
               kepentingan ekonomi.


               Menurut Charles, tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam
               rancangan undang-undang tersebut.


               "Ketika kita melihat bagian penjelasannya sangat ekonomisentris, bukan
               kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan sosial
               dan kesejahteraan," kata Charles di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis
               (5/3/2020).

               Ia menilai kemudahan dalam aspek ekonomi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja
               diberikan kepada pengusaha atau pemilik modal.

               Sementara kepentingan masyarakat justru terpinggirkan.


               "Kemudahannya bukan bagi warga negara yang minim akses terhadap sumber daya
               alam atau sumber daya ekonomi. Kemudahan diberikan justru kepada pemilik
               modal, kepada asing, dalam rangka mengundang investor lebih banyak. Jadi bukan
               kita mudah mencari kerja," tutur dia.

               Charles menyoroti soal status hubungan kerja kontrak yang tidak dibatasi.





                                                      Page 142 of 192.
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148