Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020

Title BURUH BAKAL DEMO BESAR-BESARAN TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name detik.com
Pub. Date 06 Maret 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4927428/buruh-bakal- demo-besar-
Page/URL
besaran-tolak-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Puluhan ribu buruh bakal mendesak pemerintah menghentikan niat untuk
menerbitkan Undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Mereka khawatir
aturan tersebut bakal merugikan buruh dan menghilangkan hak-hak mereka.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperingatkan
pemerintah bahwa para buruh akan melakukan demo besar-besaran di seluruh
Indonesia. Demo akan dilaksanakan setelah masa reses DPR RI.

"Tentang Omnibus Law saya ingin mempertegas bahwa KSPI dan buruh Indonesia
tetap menolak Omnibus Law yang sekarang sudah resmi di DPR. Tanggal 23 atau
24 Maret, kami belum dapat informasi yang fix. Tapi kalau nggak tanggal 23 atau 24
Maret 2020 akan ada rapat paripurna DPR setelah reses," kata dia dalam konferensi
pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2020).

Untuk di Jakarta sendiri akan ada 50 ribu buruh yang bergerak untuk melakukan
unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta.

"Pada saat rapat paripurna 23 Maret atau 24 Maret, karena belum fix (tanggalnya)
akan ada aksi 50 ribu buruh ya. Dan KSPI adalah masuk di dalam bagian yang akan
aksi itu. Dan KSPI adalah masuk di dalam bagian aksi itu. 50 ribu buruh akan aksi
bersama-sama di depan gedung DPR," jelasnya.

Para buruh yang akan demo menolak RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja
mengatasnamakan diri sebagai Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPI)

"Tidak hanya KSPI yang akan aksi, tapi gabungan dari beberapa serikat buruh yang
lain. Mungkin yang kami namakan kemarin adalah MPI/Majelis Pekerja Buruh
Indonesia yang terdiri dari beberapa konfederasi. KSPI, ada KSPSI, ada KSBSI, ada
50 federasi serikat buruh lain," jelasnya.

Gelombang aksi akan dilakukan di sejumlah provinsi, mulai dari Banten, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu. Lalu Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku dan
Papua.

"Pesan kami kepada pemerintah dan DPR, setop pembahasan Omnibus Law
khususnya klaster ketenagakerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan

Page 146 of 192.