Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 145
Salah satunya, para pekerja dihadapkan dengan ketidakpastian karena status
hubungan kerja kontrak tidak dibatasi.
"Indonesia akan melahirkan generasi pekerja muda yang rentan dan juga mudah
dieksploitasi dalam kondisi kerja yang buruk. Ketika mereka masuk dalam dunia
kerja, mereka akan dihadapkan dengan sebuah ketidakpastian dalam bentuk status
hubungan kerja yang kontrak," ujar Ikhsan.
Inkonstitusional
Di sisi lain, Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menyatakan ada 31 pasal
inkonstitusional dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja.
Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif Rahmah Mutiara
mengatakan, sifat inkonstitusional itu disebabkan pemerintah tidak mengindahkan
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut.
"Kode Inisiatif mencatat, terdapat 31 putusan MK yang tidak diindahkan oleh
pemerintah dalam menyusun substansi RUU Cipta Kerja," kata Rahmah.
Kode Inisiatif membagi ketidakacuhan pemerintah terhadap putusan MK itu dalam
tiga kategori. Pertama, putusan MK tidak ditindaklanjuti.
Kedua, tindak lanjut terhadap putusan Mk bersifat parsial atau hanya sebagian yang
diakomodasi dalam RUU Cipta Kerja.
Ketiga, pasal yang telah dibatalkan MK karena dianggap bertentangan dengan UUD
1945 dihidupkan kembali.
Kode Inisiatif pun menyampaikan tiga rekomendasi kepada DPR dan pemerintah
terkait penyusunan RUU Cipta Kerja.
Pertama, kata Rahmah, pemerintah dan DPR harus membuka pintu seluas-luasnya
untuk mempertimbangkan aspirasi publik.
Berikutnya, DPR dan pemerintah mesti mengkaji secara komprehensif implikasi dari
semua aturan yang dinormakan di dalam RUU Cipta Kerja.
Terakhir, Rahmah menyebutkan DPR dan pemerintah harus benar-benar
memerhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi memastikan
konstitusionalitas RUU Cipta Kerja.
"Presiden dan DPR harus menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi dan memastikan
konstitusionalitas materi muatan dalam RUU Cipta Kerja mengakomodasikan
tafsiran-tafsiran konstitusional MK," kata Rahmah.
Page 144 of 192.
