Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 144

Dia mengatakan, hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan
               terancam dengan adanya ketentuan itu.


               "UU ini mendorong informalisasi kerja. Kayaknya akan menciptakan lapangan kerja
               dan ikatan kontrak kerja yang mengarah pada informalisasi dunia kerja. Tidak ada
               kepastian gaji, jam kerja, tidak ada kepastian kesehatan, jaminan sosial. Relasi itu
               yang mau dibangun," ujar Charles.


               Ia pun mendorong DPR agar mengembalikan draf RUU Cipta Kerja kepada
               pemerintah.


               Menurutnya, DPR harus bisa bersikap tegas agar tidak menjadi kambing hitam atas
               penolakan RUU Cipta Kerja.

               "Pemerintah sekarang melempar, prosesnya di DPR, silakan masyarakat ke DPR.
               Saya minta DPR tegas kalau memang bermasalah kembalikan kepada pemerintah,"
               kata Charles.


               "Jangan mau dijadikan bumper. Menahan serangan publik terhadap substansi ini,"
               tutur dia.

               Menciptakan perbudakan modern

               Pada kesempatan yang sama, Sekjen Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif
               untuk Demokrasi (Sindikasi) Ikhsan Raharjo menilai, keberadaan omnibus law RUU
               Cipta Kerja justru akan menarik Indonesia kembali ke zaman kolonial Hindia
               Belanda.

               Menurut Ikhsan, pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja akan
               menciptakan perbudakan modern.

               "Semangat perbudakan modern itu sangat kuat terasa dalam draf yang kita semua
               bisa baca hari ini," kata Ikhsan di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

               Ia menyamakan RUU Cipta Kerja dengan aturan Koeli Ordonantie yang dikeluarkan
               pemerintah Hindia Belanda.

               Ikhsan menjelaskan, ketika berlaku Koeli Ordonantie memberikan jaminan kepada
               majikan terhadap pekerjanya jika terjadi masalah.

               "Saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin ekspor komoditas-komoditas
               perkebunan. Untuk menarik banyak investor kemudian mereka membuat undang-
               undang yang namanya Koeli Ordonantie yang intinya memberikan jaminan kepada
               pemilik perkebunan akan tenaga kerja yang murah dan dengan perlindungan yang
               minim," tuturnya.

               Ikhsan menyoroti sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja yang akan merugikan para
               pekerja.





                                                      Page 143 of 192.
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149