Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 28
perempuan di dunia kerja dan terus diabaikan oleh pemerintah dengan menunda
pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sebaliknya, kata dia
pemerintah justru merancang RUU Ketahanan Keluarga yang mengembalikan
perempuan di ranah domestik dengan memberikan beban perawatan rumah tangga
hanya kepada Perempuan.
"Itu artinya tidak memberi pilihan kepada perempuan untuk keluar rumah dan
mengembangkan diri," tegasnya.
Menurutnya ketergantungan ekonomi membuat perempuan tidak independen untuk
mengaktualisasikan diri.
"Kerja di luar rumah dengan standar upah layak tanpa diskriminasi adalah bagian
dari upaya mengaktualisasikan diri, yang semestinya didukung oleh negara,"
terangnya.
Dukungan negara, lanjut Jumisih semestinya melepaskan beban ganda yang selama
ini diletakkan pada pundak buruh perempuan saja, dengan turut bertanggung jawab
atas kerja reproduksi atau rumah tangga yang hingga kini memberikan banyak
kontribusi atas kelangsungan bangsa dan memberi banyak keuntungan bagi pemilik
modal. Kepedulian negara tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan
Daycare atau tempat pengasuhan anak buruh yang berkualitas.
Page 27 of 192.
