Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 61
Title OMNIBUS LAW CIPTA KERJA INGKARI VISI INDONESIA 2045
Media Name rmol.id
Pub. Date 07 Maret 2020
https://rmol.id/read/2020/03/07/424348/omnibus-law-cipta-kerja-ingkari -visi-indonesia-
Page/URL
2045
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
PERTANYAAN yang muncul tatkala Rancangan Omnibus Law mulai diserahkan
kepada DPR adalah apakah Omnibus Law Cipta Kerja akan mempercepat kita
menuju Indonesia Emas 2045?
Jika Syarat Dipenuhi, Omnibus Law RUU Ciptaker Akan Mengubah Iklim Investasi
Lebih Baik Mengutip Bappenas (2019), visi Indonesia 2045 setidaknya dibasiskan
pada 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan
bernegara.
Keempat pilar yang dimaksud meliputi pertama, Pembangunan Manusia serta
Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); Kedua, Pembangunan
Ekonomi Berkelanjutan; Ketiga, Pemerataan Pembangunan; dan Keempat,
Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.
Lebih lanjut, Bappenas (2019) menjelaskan pilar pertama pembangunan manusia
dan penguasaan iptek didasarkan pada penelitian dan pengembangan (R&D).
Kemudian pilar kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan didasarkan pada energi
baru terbarukan dan air bersih. Sedangkan pilar ketiga pemerataan pembangunan
difokuskan pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan,
pembangunan wilayah dan infrastruktur.
Terakhir pilar keempat pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola
kepemerintahan difokuskan pada pembangunan demokrasi, reformasi birokrasi dan
penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi.
Tampaklah sesat pikir pemerintah manakala pondasi keempat pilar ini justru
dititikberatkan pada seberapa besar investasi asing masuk ke Indonesia. Omnibus
law memantik terbukanya keran investasi selebar-lebarnya bagi Negara adidaya dan
perusahaan multinasional.
Seolah-olah kritik masa lalu akan ramainya investasi asing mampu mematikan
produktifitas dalam negeri serta menggerogoti kemandirian bangsa sudah tidak
berlaku lagi. Padahal dulu isu ini kerap diangkat oleh para pejabat politik hari ini
kala mereka sedang berperan sebagai oposisi.
Page 60 of 192.
