Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 62
Omnibus law memang bisa mendongkrak investasi. Bila tepat guna investasi ini bisa
diarahkan mengembangkan penelitian dan pembangunan ekonomi namun soal
keberlanjutan tampaknya perlu kita pertimbangkan kembali dengan matang.
Benarkah ini akan mengentaskan kemiskinan atau justru melahirkan masalah sosial
baru? Apakah akan tercipta pemerataan atau justru menimbulkan kesenjangan yang
kian parah?
Jangan sampai omnibus law hanya mampu menyelamatkan penanam modal di
tengah krisis ekonomi dunia sementara rakyat kian melarat. Pengaruh negara
adidaya semakin kuat, perusahaan-perusahaan multinasional untung besar dari
pasar besar 200-an juta penduduk Indonesia. Lapangan pekerjaan yang digadang-
gadang sebagai alasan tak kunjung menuntaskan masalah sosial karena jumlahnya
tetap tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Belum lagi investasi tersebut menafikan dampak lingkungan yang ujung-ujungnya
merugikan rakyat itu sendiri. Tanah-tanah adat dan lahan-lahan pertanian yang
menjadi sumber penghidupan petani-petani gurem berpeluang dialihfungsikan demi
industrialisasi. Hak buruh tak lagi diutamakan hingga akhirnya bekerja hanya untuk
bertahan hidup bukan lagi memperbaiki taraf hidup orang banyak.
Pilar Penelitian dan Pengembangan Sebagaimana kita ketahui selama ini penelitian
dan pengembangan belum menyentuh persoalan utama rakyat. Transfer teknologi
beberapa kali terjadi, akuisisi bernuansa populis pun kerap dilakukan.
Saya ambil contoh akusisi-akuisisi yang dilakukan Pertamina atas blok-blok migas.
Kita bangga tapi bingung. Bangga karena akhirnya kita berdaulat atas blok-blok
tersebut. Bingung karena harga BBM tak turun drastis, malah subsidi gas cepat atau
lambat segera dicabut.
Kita bahkan belum mengulas soal impor migas yang meningkat tiap tahun. Apa
kabar impor migas kita? Seharusnya penelitian dan pengembangan diarahkan ke
teknologi tepat guna, yang menyentuh persoalan utama rakyat sehari-hari.
Diarahkan agar rakyat produktif, bukan konsumtif. Ditujukan untuk mengurangi
impor, untuk berdiri di atas kaki sendiri bukan sebaliknya. Sayangnya investasi asing
selama ini tak mencerminkan hal-hal yang demikian.
Pengembangan energi baru dan terbarukan serta air bersih pun memerlukan
investasi, terutama karena biayanya mahal dan teknologinya terbatas. Akan tetapi
pemerintah harus berpikir ulang, apakah investasi yang masuk akan membuat harga
listrik dan air bersih murah?
Sangat wajar untuk meragukan karena dua alasan. Pertama, logika investor adalah
mencari untung sebesar-besarnya. Sebab musabab pengembangan EBT mandeg
ditengah jalan"dari target bauran energi 30 persen pada 2025"karena pemerintah
tak mampu memberikan insentif harga yang "menguntungkan" atau "cepat balik
modal" kepada investor.
Page 61 of 192.
