Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 64
Reformasi birokrasi pun yang seperti apa? Dengan logika investasi, orientasi
kebijakan ini bukanlah rakyat. Bukan ditujukan untuk mempermudah administrasi
seorang pemuda yang akan meminang kekasihnya. Bukan pula ditujukan bagi
rakyat di perbatasan dan daerah-daerah tertinggal yang belum punya KTP
elektronik.
Kebijakan anti korupsi pun demikian. Benarlah korupsi rendah berbanding lurus
dengan besar investasi asing yang masuk. Organisasi Kerjasama Pembangunan dan
Ekonomi (OECD), Bank Dunia (World Bank) sudah sering mengulasnya. Akan tetapi
tesis ini belum benar-benar teruji di Indonesia.
Upaya pelemahan KPK melalui Undang-Undang yang baru seperti menegaskan
bahwa anti korupsi hanya retorika. Malah sangat mungkin, investasi asing yang
masuk akan mencari formula sinergi dengan koruptor-koruptor di Indonesia.
Pada akhirnya, kritik-kritik demikian yang membuat saya dan pemuda-pemuda lain
di Gerakan Mahasiswa Indonesia, bahkan kawan-kawan mahasiswa, serikat petani,
nelayan dan buruh masih tegas menolak Omnibus Law. Jika prinsip dasarnya sudah
salah, sudah sesat. Tak usah dulu bermimpi soal Indonesia Emas 2045.
Imanuel Cahyadi Ketua Umum DPP GMNI
EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK
Page 63 of 192.
