Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 63
Tidak berlebihan untuk curiga, realisasi Omnibus Law Cipta Kerja di kemudian hari
bukan ke pengembangan EBT, melainkan pengembangan energi fosil berikut
produk-produk turunannya. Jika demikian, kita makin tergantung dengan energi
fosil, berikut kebijakan impor migas.
Alasan kedua. Akan lebih baik jika pengembangan EBT dan air bersih dilakukan
dalam skala kecil dan lokal oleh BUMD-BUMDES, berkolaborasi dengan perguruan
tinggi, didanai oleh BUMN perbankan atau dengan memanfaatkan dana bantuan
pembangunan dari organisasi internasional, kelompok filantropi orang-orang terkaya
di dunia. Kita masih mampu memanfaatkan sumber daya ini dengan kemampuan
sendiri.
Pengentasan Kemiskinan Adapun soal pengentasan kemiskinan, pemerataan
pembangunan dan infrastruktur. Apakah investasi akan mempercepat pengentasan
kemiskinan? Akan selalu memeratakan pembangunan dan infrastruktur? Belum
tentu.
Oleh karena selama ini investasi asing lebih dinikmati penanam modal dan oligark-
oligark korup, yang ada justru ketimpangan sosial dan ekonomi makin besar. Seperti
diulas Michael Wood dalam documenter BBC yang berjudul The Story of India
(2007) dan The Story of China (2016), kondisi ini telah terjadi di India dan Tiongkok
-dua negara yang sering menjadi rujukan dan perbandingan pemerintah. Investasi
memang meningkatkan peluang kelas menengah berpendapatan makin tinggi.
Namun tetap saja, pendapatan antara kelas menengah dengan kelas atas makin
timpang. Thomas Piketty dalam Capital and Ideology (2020) malah mewanti-wanti
bahwa ketimpangan ini yang membuat politik identitas makin kuat.
Saya khawatir investasi asing justru membuat angka kemiskinan makin besar. Saya
juga khawatir pembangunan dan infrastruktur yang telah dibangun lebih dinikmati si
investor dan oligark-oligark korup di pusat dan di daerah. Saya lebih khawatir lagi,
makin besar investasi asing masuk, makin mudah kita terpecah-belah karena politik
identitas.
Kemudian soal pembangunan demokrasi, reformasi birokrasi dan kebijakan anti
korupsi. Kita wajib bertanya, demokrasi seperti apa yang ada ketika investasi asing
masuk? Kalau boleh saya jawab, tentu demokrasi liberal, yang jelas-jelas
bertentangan dengan demokrasi Pancasila yang kita anut.
Seperti dijelaskan William Galston dari Brooking Institute dalam Yes, Contemporary
Capitalism Can Be Compatible with Liberal Democracy (2019), hari ini demokrasi
liberal sedang berusaha bersinergi dengan kapitalisme model baru (yang bebasis
data). Dalam proses ini, demokrasi liberal sangat rentan praktik-praktik politik uang,
disinformasi, hoaks dan ujaran kebencian.
Page 62 of 192.
