Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 15
Ringkasan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengeklaim bahwa pemerintah dan pengusaha
juga menginginkan agar upah minimum provinsi (UMP) 2022 meningkat. Hal itu disampaikan
Riza sehubungan dengan tuntutan sejumlah serikat pekerja di Ibu Kota yang meminta kenaikan
UMP DKI menjadi Rp 4,8 juta pada 2022 nanti.
WAGUB: PEMPROV DKI DAN PENGUSAHA JUGA INGIN UMP NAIK PADA 2022
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengeklaim bahwa pemerintah dan pengusaha
juga menginginkan agar upah minimum provinsi (UMP) 2022 meningkat. Hal itu disampaikan
Riza sehubungan dengan tuntutan sejumlah serikat pekerja di Ibu Kota yang meminta kenaikan
UMP DKI menjadi Rp 4,8 juta pada 2022 nanti.
"Seperti yang kami sampaikan, tentu keinginan buruh kan ada peningkatan (UMP). Sebenarnya
bukan cuma buruh," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (10/11/2021) malam.
"Kami juga, Pemprov dan pengusaha, ingin ada peningkatan. Jadi, peningkatan itu tidak hanya
diinginkan oleh buruh tetapi juga pengusaha," ujarnya.
Riza berpendapat, jika kesejahteraan buruh meningkat melalui kenaikan UMP, maka dunia usaha
akan membaik.
"Semua ingin. Pemerintah juga ingin, (karena peningkatan UMP) berarti kan semakin baik
kesejahteraan warga," ujar Riza.
Daftarkan email Namun demikian, Riza mengaku masih ingin mencermati tuntutan para buruh
dan mengkaji data-data yang ada soal perekonomian.
"Sebagaimana diketahui kan kita ini masih di masa pandemi. Ekonomi belum semuanya bergerak
dengan cepat, dengan baik, tapi yang pasti kami akan terus mengupayakan yang terbaik,"
jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja menggelar unjuk rasa meminta kenaikan UMP DKI Jakarta
2022 menjadi Rp 4,8 juta di depan Balai Kota, Rabu.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa pada 2022 mendatang, malah
idealnya upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta naik jadi Rp 5,3 juta.
"Angka itu muncul karena memang sudah kami kalkulasi tentang proyeksi kebutuhan hidup
pokok dari pekerja di tahun 2022, (yaitu kenaikan UMP DKI) sebesar 10 persen," jelas Ketua
KSPI DKI Jakarta Winarso, kepada Kompas.com.
Winarso menyebut bahwa kesejahteraan kalangan pekerja telah terpukul oleh dua hal, yakni
pandemi Covid-19 dan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah.
Upah sektoral, misalnya, kini sudah ditiadakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari
2021 sebagai bagian dari aturan pelaksana UU Cipta Kerja.
"Parahnya, bahkan di DKI Jakarta banyak yang memberlakukan UMP lebih dari 1 tahun. Bahkan
sampai 5 tahun mereka masih UMP, sudah punya istri, anak, keluarga, upahnya masih UMP,"
ungkap Winarso.
14
