Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 20

Judul               Demo Buruh Tuntut Kenaikan Upah
                Nama Media          Warta Kota
                Newstrend           UMK 2022
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            Ron
                Tanggal             2021-11-11 06:14:00
                Ukuran              88x136mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 22.880.000

                News Value          Rp 68.640.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Buruh Kabupaten Bogor menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2022 pada aksi
              unjuk  rasa  di  kantor  Bupati  Bogor  di  Cibinong,  Rabu  (10/11/2021).  Massa  buruh  menuntut
              kenaikan UMK 2022 sebesar 7-10 persen serta penetapan upah minimum sektoral kabupaten
              (UMSK) 2021.



              DEMO BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH

              Buruh Kabupaten Bogor menuntut kenaikan upah mi-numum kabupaten (UMK) 2022 pada aksi
              unjuk rasa di kantor Bupati Bogor di Cibinong, Rabu (10/11/2021).

              Massa buruh menuntut kenaikan UMK 2022 sebesar 7-10 persen serta penetapan upah minimum
              sektoral kabupaten (UMSK) 2021.

              Di sela demonstrasi, perwakilan buruh diterima perwakilan Pemkab Bogor untuk mendengarkan
              tuntutan mereka. Rizal, koordinator aksi unjuk rasa, mengatakan pihaknya menuntut dikeluarkan
              diskresi terhadap persoalan ini.


              "Dalam  sidang  pleno  Dewan  Pengupahan  Kabupaten  (DPK)  kemarin,  pihak  buruh  sudah
              menyampaikan rekomendasi. Tetapi dari APINDO masih tunggu data Badan Pusat Statistik',"
              kata Rizal, Rabu (10/11/2021).

              Melihat  situasi  ini,  para  buruh  minta  ketegasan  pemkab.  Tadi  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja
              mengatakan mereka berpatokan pada regulasi dengan mengacu pada PP 36/2021. Tetapi jika
              mengacu ke UU No.30/2014 pasal 9, pemda bisa melakukan diskresi untuk menjaga kondusifitas
              wilayah," paparnya.

              Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, lanjut Rizal, jangan salahkan pihaknya jika demo
              tersebut tidak ada selesainya.

              "Kami minta ketegasan dari pemkab untuk mengeluarkan diskreasi terkait UMK 2022 dan UMSK
              2021katanya.


                                                           19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25