Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 23

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email "Tapi kan juga harus
              realistis ya, tidak bisa kita wujudkan keinginan satu pihak, sementara pihak lain tidak, kan tidak
              mungkin," ungkap Riza.

              Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja menggelar unjuk rasa meminta kenaikan UMP DKI Jakarta
              2022 menjadi Rp 4,8 juta di depan Balai Kota, Rabu.

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa pada 2022 mendatang, malah
              idealnya upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta naik jadi Rp 5,3 juta.

              "Angka  itu  muncul  karena  memang  sudah  kami  kalkulasi  tentang  proyeksi  kebutuhan  hidup
              pokok dari pekerja di tahun 2022, (yaitu kenaikan UMP DKI) sebesar 10 persen," jelas Ketua
              KSPI DKI Jakarta, Winarso, kepada Kompas.com.

              Winarso menyebut bahwa kesejahteraan kalangan pekerja telah terpukul oleh dua hal, yakni
              pandemi  Covid-19  dan  disahkannya  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  oleh  pemerintah.  Upah
              sektoral,  misalnya,  kini  sudah  ditiadakan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari
              2021 sebagai bagian dari aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

              "Parahnya, bahkan di DKI Jakarta banyak yang memberlakukan UMP lebih dari 1 tahun. Bahkan
              sampai 5 tahun mereka masih UMP, sudah punya istri, anak, keluarga, upahnya masih UMP,"
              ungkap Winarso.

              Namun demikian, Winarso mengaku bahwa serikat pekerja juga mempertimbangkan keadaan
              dunia usaha yang belum pulih benar akibat pandemi Covid-19. Sehingga, KSPI memberi batas
              bawah negosiasi kenaikan UMP DKI 2022 di angka 7 persen, alias kenaikan menjadi sekitar Rp
              4,8 juta.

              "Kami juga menuntut Gubernur Anies Baswedan berani memutuskan UMP di tahun 2022 sesuai
              dengan tuntutan kami dan juga meminta agar Gubernur itu tidak terintimidasi dan terintervensi
              Kemendagri," tutup Winarso.





































                                                           22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28